Dirut Bulog: Pemain Judol dan Teroris Tak Dapat Bansos Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam judi online (judol) maupun kegiatan terorisme tidak diperkenankan menerima bantuan pangan dari pemerintah.

“Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujar Rizal dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, dikutip dari Antara, Senin (14/7/2025).

Ia meminta seluruh kepala daerah dan unit Bulog di setiap wilayah untuk segera melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan. Rizal menegaskan, jika ditemukan nama-nama yang terkait dengan aktivitas judol maupun kelompok radikal, maka harus segera dicoret dari daftar penerima.

“Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal atau terorisme. Ini penekanan, dan saya harap ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan,” tegasnya.

Untuk diketahui,  Perum Bulog mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

Penyaluran bansos beras ini menyusul penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 yang terbit pada 4 Juli 2025.

Untuk periode Juni dan Juli 2025, Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga per bulan, atau total 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya, Bulog kini memperkuat sistem distribusi dengan aplikasi digital terintegrasi yang memungkinkan pelacakan distribusi beras secara real-time.

“Penerima bantuan sudah by name, by address. Aplikasi ini memungkinkan kita melacak pengiriman secara akurat karena sudah terhubung dengan mitra transporter,” jelas Rizal.

Bulog juga menjalin kontrak kerja dengan transporter resmi, yang bertanggung jawab mengantar beras ke titik distribusi yang telah ditentukan, dengan pengawalan dari pemerintah daerah atau aparat setempat.

Dari sisi teknis, Rizal memastikan bahwa kemasan bantuan pangan telah dirancang tahan bocor dan tidak mudah pecah, terutama untuk pengiriman ke wilayah terpencil seperti Papua dan Indonesia timur lainnya.

Selain program bantuan pangan, Bulog juga mendapat penugasan menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk mendukung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli–Desember 2025. Tugas ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras di tengah fluktuasi pasokan.

Kebijakan pengecualian terhadap pelaku judol dan terorisme muncul setelah PPATK mengungkap temuan mencengangkan: terdapat 571.410 NIK penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024. Total transaksi mereka mencapai 7,5 juta kali, dengan nilai deposit menyentuh Rp957 miliar.