Mafia Regulasi Penghambat Pencari Kerja Bakal Diberantas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan melawan mafia regulasi dan membongkar praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menghambat tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja.

"Nah, sekarang kita dengan hadirnya pemerintah Pak Prabowo, mafia-mafia itu kita lawan. Apalagi saya ada menteri saya, ada wamen gue lawan kayak begitu-gitu," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, saat ditemui di gedung BRIN, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Sebagai Wakil Menteri, ia merasa memiliki mandat kuat untuk memberantas masalah tersebut. Ia bahkan secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk bertarung melawan para pelaku mafia yang bermain di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan profesi.

"Kita akan bongkar nanti. Karena ini harus kita mitigasi. Karena ini ada regulasinya enggak mungkin," ujarnya.

Kemenaker akan menggandeng berbagai pihak untuk mengurai kepentingan-kepentingan yang menumpuk dalam regulasi dan memastikan dunia kerja Indonesia lebih terbuka dan adil bagi semua kalangan.

"Regulasi ini pasti perjalanan kepentingan. Nah itu kita akan cari dan kita akan kerjasama," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Noel ini juga menyinggung soal tingginya angka pengangguran dari lulusan sarjana, yang disebut-sebut mencapai satu juta orang. Menurutnya, setelah ditelusuri, banyak dari mereka sebenarnya bukan tidak mampu bekerja, tetapi terhambat regulasi yang mempersulit masuk ke dunia kerja profesional.

Ia mengambil contoh dari sektor kesehatan seperti farmasi dan kedokteran. Lulusan dari jurusan tersebut umumnya masih harus melanjutkan pendidikan profesi sebelum bisa bekerja secara legal. Namun sayangnya, pendidikan profesi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kerja profesi itu kan pakai uang lagi. Di sisi lain orang tua, keluarganya nuntut untuk yang lulus ini agar segera bekerja. Tuntutan untuk melanjutkan sekolah profesi nggak ada karena nggak ada uang. Belum, kalau pun sudah sekolah profesi. Berkali-kali mereka tidak diluluskan. Artinya ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi di situ," katanya.

Sebagai bentuk respons terhadap gelombang PHK, Immanuel menyatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah intervensi. Salah satunya adalah meninjau regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha, dengan kemungkinan direvisi bahkan dihapus.

"Makanya kita akan melakukan intervensi. Makanya ada regulasi-regulasi yang kiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau enggak dihapus,” ujarnya.

Langkah ini dianggap penting agar iklim usaha kembali bergairah dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah juga disebut tengah menyusun kebijakan strategis yang diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran.