Macet Parah, Penambahan Kapal di Lintasan Ketapang-Gilimanuk Dinilai Tak Tepat

Liputan6.com, Jakarta Permintaan agar adanya penambahan kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat oleh pelaku usaha penyeberangan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP).

Permintaan tersebut menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub dimana LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer. Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Dan Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap Rahmatika mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

"Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga). Artinya, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrian panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga," ujar dia dikutip Senin (28/7/2025).

Gapasdap, kata dia, menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menanggur sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal, bila 3 pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi.

Dengan penambahan dermaga tersebut sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus antisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya

Harusnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak perlu panik dan harus mengamati kondisi lapangan yang saat ini kapal-kapal di LCT sudah dioperasikan semuanya dan bahkan sudah bisa mengantisipasi kemacetan panjang sehingga antrian sampai pada hari Minggu malam sudah 0 meter.

“Silahkan Kepala Dinas lihat di lapangan langsung, jangan hanya berdasarkan laporan di media sosial! Bisa Hoax” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa aktivitas penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk tetap berjalan normal, meskipun terjadi antrean panjang kendaraan di sekitar pelabuhan. Antrean terjadi karena penutupan Jalur Gumitir yang saat ini sedang menjalani perbaikan total.

"Pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Ketapang tidak berhenti. Operasi tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan pelayaran," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, dikutip dari Antara, Senin (28/7/2025).

Saat ini, tercatat 27 kapal beroperasi di Pelabuhan Ketapang, terdiri atas 19 kapal di Dermaga MB I-IV, 7 kapal di Dermaga LCM, dan 1 kapal perbantuan di Dermaga Bulusan. Aktivitas bongkar muat masih berjalan lancar, dengan dominasi kendaraan barang atau logistik.

Masyhud juga memastikan bahwa pasca musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pihaknya telah melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap seluruh kapal jenis LCT yang beroperasi di Dermaga LCM. “Tidak ada kompromi soal kelaikan kapal. Keselamatan adalah komitmen utama kami,” tegasnya.

Namun, kapasitas maksimal kapal LCT yang hanya mampu mengangkut enam truk tronton menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean. Apalagi, volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali dan wilayah timur seperti NTB dan NTT tergolong tinggi.

Situasi diperparah oleh penutupan Jalur Gumitir—penghubung utama antara Banyuwangi dan Jember—sejak 17 Juli 2025. Penutupan ini membuat arus logistik dialihkan ke jalur lain yang semuanya bermuara ke Pelabuhan Ketapang, sehingga memperparah kepadatan di kawasan tersebut.

Kemenhub mengimbau para pengguna jasa, khususnya sopir logistik, untuk memantau kondisi lalu lintas secara berkala dan mengikuti arahan dari petugas kepolisian maupun petugas pelabuhan.

Meski menimbulkan ketidaknyamanan, Masyhud meminta masyarakat untuk memahami bahwa keselamatan pelayaran dan kelancaran arus kendaraan merupakan dua hal yang harus dijaga bersama.

Untuk mengatasi kepadatan, Kemenhub telah mengambil sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah penambahan armada kapal, percepatan proses bongkar muat, pengaturan kapal sesuai kapasitas dermaga, dan peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami mohon masyarakat bersabar dan tetap patuh terhadap arahan petugas. Yang terpenting adalah keselamatan selama perjalanan," pungkas Masyhud.