Kontraktor Ogah Garap Jalan di Daerah Terpencil, Kementerian PU Tunjuk TNI

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil masih kerap terkendala. Selain tantangan lokasi, kesediaan kontraktor penggarap juga menjadi masalah.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, Roy Rizali Anwar mengatakan penyedia jasa konstruksi di daerah terpencil sangat terbatas. Sementara itu, kontraktor eksisting juga diakuinya kerap enggan mengambil proyek di kawasan terpencil.

"Memang di daerah 3T atau perbatasan itu kecenderungan tidak ada peminat dari penyedia jasa ataupun kontraktor," kata Roy ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Roy mengatakan, pembangunan di daerah terpencil bisa digarap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun, penggarapan proyeknya bisa melalui skema swakelola.

"Kesulitan pekerjaan ini yang mungkin hanya bisa dikerjakan oleh teman-teman TNI," ucapnya.

Skema swakelola tipe 2 memperbolehkan Kementerian PU menyiapkan anggaran pembangunan. Sementara itu, penunjukkan langsung ke TNI untuk melaksanakannya. Skema swakelola diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Skema ini bisa berlaku jika minim peminatan dari pelaku usaha.

"Kebutuhan anggaran ini akan kita mulai dari identifikasi, proyek-proyek mana yang akan kita lakukan kerjasama (dengan TNI). Misal pembangunan jalan, itu ada di 11 lokasi yang akan kita lakukan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menyebut pihaknya memiliki satuan khusus untuk melaksanakan mandat tersebut.

Satuan itu yakni Zeni Konstruksi. Resimen Zeni Konstruksi ini, kata dia bertugas melakukan kegiatan pembangunan nantinya.

"Di tentara itu ada untuk engineering-nya. Namanya zeni konstruksi. Memang tugasnya membangun jalan, jembatan, dan lain-lain. Dia punya keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam hal pembangunan negara," ungkap Kristomei.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan tantangan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah daerah rawan konflik. Bahkan, salah satu pembangunan di Kalimantan Utara harus berakhir ditunda.

Dia mengungkapkan, pembangunan di daerah rawan konflik membuat pelaksanaannya tak bisa berjalan mulus. Pembangunan jalan di Kalimantan Utara menjadi salah satu contohnya.

"Kalau boleh saya cerita, pak, Kalimantan Utara ada satu perbatasan yang akhirnya tertunda, Pak. Kami tidak jadi membangun. Karena beberapa hal untuk pelaksanaannya ini sangat susah," ungkap Diana dalam Penandatanganan MoU dengan TNI, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Tak cuma Kalimantan Utara, Diana juga mengatakan pembangunan jalan maupun jembatan di Papua menghadapi tantangan serupa. Alhasil, pembangunannya tak selesai.

Guna mengantisipasi gangguan-gangguan di daerah konflik ini, Kementerian PU menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuannya melakukan pengamanan dalam pembangunan proyek-proyek di wilayah tertinggal, terluar, perbatasan, hingga rawan bencana.

"Mulai dari pembangunan jalan nasional, yang membuka isolasi daerah-daerah pedalaman di Papua, penyediaan air bersih di NTT, hingga rehabilitasi prasarana sanitasi di kawasan kumuh perkotaan," tuturnya.

Informasi, ada beberapa kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara keduanya. Diantaranya, pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, dan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Kemudian, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, dan prasarana strategis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan prioritas wilayah-wilayah terluar, tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana.

"Ini kami sangat butuh tentara nasional di Indonesia agar tetap pembangunan ini bisa berjalan dengan lanjut," ucap Diana.