Curhat Wamen PU: Proyek Jalan di Kalimantan Utara Mandek Gara-Gara Konflik

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan tantangan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah daerah rawan konflik. Bahkan, salah satu pembangunan di Kalimantan Utara harus berakhir ditunda.

Dia mengungkapkan, pembangunan di daerah rawan konflik membuat pelaksanaannya tak bisa berjalan mulus. Pembangunan jalan di Kalimantan Utara menjadi salah satu contohnya.

"Kalau boleh saya cerita, pak, Kalimantan Utara ada satu perbatasan yang akhirnya tertunda, Pak. Kami tidak jadi membangun. Karena beberapa hal untuk pelaksanannya ini sangat susah," ungkap Diana dalam Penandatanganan MoU dengan TNI, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Tak cuma Kalimantan Utara, Diana juga mengatakan pembangunan jalan maupun jembatan di Papu menghadapi tantangan serupa. Alhasil, pembangunannya tak selesai.

Guna mengantisipasi gangguan-gangguan di daerah konflik ini, Kementerian PU menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuannya melalukan pengamanan dalam pembangunan proyek-proyek di wilayah tertinggal, terluar, perbatasan, hingga rawan bencana.

"Mulai dari pembangunan jalan nasional, yang membuka isolasi daerah-daerah pedalaman di Papua, penyediaan air bersih di NTT, hingga rehabilitasi prasarana sanitasi di kawasan kumuh perkotaan," tuturnya.

Informasi, ada beberapa kerja sama dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara keduanya. Diantaranya, pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, dan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Kemudian, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, dan perasarana strategis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan prioritas wilayah-wilayah terluar, tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana.

"Ini kami sangat butuh tentara nasional di Indonesia agar tetap pembangunan ini bisa berjalan dengan lanjut," ucap Diana.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur sampai 2029.

Kebutuhan anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.

Tetapi Dody mencatat, masih ada kerterbatasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi pendanaan tersebut.

"Untuk memenuhi target (pembangunan infrastruktur) 2025-2029, kami perlu sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan,” kata Dody dalam kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

“Namun dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," ungkapnya.

Dari kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, Dody merinci, 60,47% di antaranya akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 678,91 triliun dan Rp473,28 triliun dari APBD.

Dengan demikian, masih ada kekurangan pendanaan hingga 39,53% atau Rp753,11 triliun.Dody menargetkan kekurangan pendanaan Rp651,46 triliun bisa ditutupi dari skema KPBU dengan jumlah proyek sebanyak 55.

"Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU," bebernya.

55 proyek yang ditawarkan tersebut terdiri dari 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman. "Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk Indonesia," ucap Dody.