Genjot Produktivitas Pekerja, Menaker Bakal Rilis Lembaga Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah bakal merilis Lembaga Produktivitas Nasional untuk mendongkrak produktivitas pekerja di tingkat nasional.

Pembentukan lembaga baru ini menindaklanjuti arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional. Namun begitu, Yassierli belum bisa menetapkan waktu pasti kapan LPN bakal diluncurkan.

"Kita memiliki amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2023, itu adalah pembentukan Lembaga Produktivitas Nasional. Di situ saya sebagai dewan pengarah," ujar dia dalam Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Arya Duta Hotel, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Tapi sampai sekarang kita belum launching, karena kami masih mencari komposisi terbaiknya seperti apa," kata Menaker Yassierli.

Tak hanya di sektor industri, ia menyebut Lembaga Produktivitas Nasional juga bakal turut menggenjot kinerja dari para pekerja di level pemerintah. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia diproyeksikan bakal lebih produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi sudah ada beberapa panduan terkait tentang public sector productivity. Sehingga kenaikan produktivitas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga," ungkap dia.

Inisiatif Peningkatan Produktivitas

Menurut dia, kehadiran lembaga baru tersebut jadi inisiatif untuk menggerakkan peningkatan produktivitas nasional. Yassierli menekankan, produktivitas jadi kata kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Sehingga negara tidak perlu tergantung pada kondisi global.

"Yang kami bayangkan adalah, kami akan fokus pada industri-industri menengah. Istilahnya adalah investasi di awal, kemudian bisnis tentu akan kalah kalau kalah teknologi," urai dia.

"Ini yang menurut kami perlu kita bangun. Jadi membangun produktivitas level nasional itu jadi agregat dari produktivitas pada level-level korporasi," pungkas Yassierli.

Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan kerja sama pembangunan dari Pemerintah Jerman, Australia, dan Bank Dunia meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia dalam rangka Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC) 2025: Turning Vision Into Action. Acara peluncuran peta jalan ini dihadiri Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dan menegaskan peluncuran peta jalan ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Visi Indonesia Emas 2045 secara jelas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Ini adalah bentuk komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” jelas Wakil Menteri Febrian dikutip, Rabu (20/4/2025).

Peta jalan ini dirancang sebagai panduan strategis dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi tantangan transisi menuju ekonomi hijau. Dokumen ini menjadi acuan nasional dalam menyusun regulasi, program, dan investasi SDM secara terintegrasi dan inklusif.

Terdapat delapan sektor prioritas, mulai dari energi terbarukan hingga ekonomi sirkular yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi ekonomi rendah karbon dan penciptaan pekerjaan hijau berkualitas.

Pendekatan yang digunakan dalam peta jalan berfokus pada identifikasi tugas dan kompetensi yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini memastikan pekerjaan hijau dapat dijabarkan menjadi kebutuhan keterampilan yang spesifik dan dapat dilatih secara sistematis.

Pada 2025, jumlah tenaga kerja hijau di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta orang atau 2,7 persen dari total tenaga kerja, dan dapat meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta orang atau 3,14 persen pada 2029, dalam skenario pertumbuhan ekonomi tinggi. Sementara itu, jumlah pekerjaan yang berpotensi menjadi hijau diproyeksikan mencapai 56 juta pada 2025 dan meningkat menjadi 72 juta pada 2029.

Ini menunjukkan mayoritas tenaga kerja Indonesia memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi tenaga kerja hijau, dengan dukungan teknologi, keterampilan, dan kebijakan pemerintah yang tepat.

Meski begitu, proses transformasi ini juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi perempuan, tingginya proporsi pekerjaan informal, dan kesenjangan dalam pengupahan, serta perlindungan sosial. Untuk itu, strategi jangka pendek dan menengah yang dirancang dalam peta jalan mencakup penyesuaian sistem pelatihan dan pendidikan vokasi agar sejalan dengan kebutuhan nyata pasar kerja hijau.

Peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian/lembaga terkait lainnya, swasta, serikat pekerja, OMS, serta mitra pembangunan internasional seperti GIZ dan PROSPERA. Peluncuran peta jalan ini juga menjadi bagian dari peringatan 50 tahun Kerja Sama Pembangunan Jerman di Indonesia.

“Dukungan Pemerintah Jerman merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung Indonesia dalam memajukan transisi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Memajukan keterampilan tenaga kerja Indonesia menuju hijau menjadi salah satu faktor kunci,” jelas Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste Ina Lepel.