Gandeng TNI, Bulog Sebar Beras Gratis dan Murah di 15 Kodam

Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan, melalui penyaluran beras gratis dan murah di 15 Komando Daerah Militer (Kodam).

Acara seremonial dilaksanakan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung, pada Kamis (24/7/2025) kemarin.

Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan Peluncuran Sinergi TNI dan Bulog Melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang), yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Program nasional ini mendapat atensi tinggi dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

"Bulog erat kaitannya dengan TNI AD. Dulu dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi kesulitan pangan nasional. Sejak saat itu, Bulog menjadi pusat distribusi bahan pangan, khususnya beras. Saat ini, peranan Bulog harus semakin proaktif dan kuat," ujar Menhan dalam siaran pers resmi Perum Bulog, Jumat (25/7/2025).

Adapun pelaksanaan program ini berlangsung serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil di seluruh Indonesia, serta melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Secara nasional, terdapat 18.277.083 PBP tahun ini.

"Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ini bukan hanya soal ketersediaan. Ini adalah langkah pengendalian inflasi pangan dan penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pokok, terutama beras," terang Arief.

Sementara Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut, program SPHP menjadi penyangga penting kebijakan pangan nasional. Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa BULOG dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat. Melalui penyaluran Banpang dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, kami memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau," bebernya.

Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kecamatan Sumur Bandung yang diwakilkan oleh PBP di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP).

Setiap PBP menerima total 20 kg beras gratis untuk dua alokasi, masing-masing 10 kg untuk bulan Juni dan Juli 2025. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3.462.037 keluarga, dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg.

Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) turut digelar dengan menjajakan berbagai macam bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk penjualan beras SPHP dengan harga Rp 12.000 per kilogram atau Rp 60.000 per kemasan 5 kg.

"Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal," jelas Rizal.

Lebih lanjut, Rizal turut menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian.

"Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan," kata dia.

Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.

Sementara untuk pendistribusian beras SPHP, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP, dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pangan di wilayah masing-masing.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pengecer menandatangani surat pernyataan yang mewajibkan mereka mematuhi seluruh ketentuan, termasuk tidak menjual lebih dari dua kemasan dan tidak membuka kemasan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi di lapangan. "Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen," ungkapnya.