Bahlil Angkat Jenderal Polisi Jadi Pengawas Internal SKK Migas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat di Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Salah satunya adalah jenderal bintang 2 dari kepolisian sebagai Pengawas Internal SKK Migas.

Pertama, Bahlil melantik Ibnu Suhaendra sebagai Pengawas Internal SKK Migas. Sebelumnya, Ibnu menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Yang pertama kita lantik adalah inspektur dari SKK, Pak Ibnu dari polisi. Kenapa ini penting? Dalam rangka melakukan pengawasan dan optimalisasi terhadap program peningkatan lifting untuk menuju swasembada energi," kata Bahlil, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Guna mencapai itu, dia ingin jenderal polisi bintang 2 itu mampu mengawasi tindakan ilegal. Termasuk pengeboran ilegal (illegal drilling).

"Salah satu program yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan lifting. Makanya enggak boleh ada illegal drilling," ucap dia.

Perbaikan Regulasi

Sejalan dengan tugas yang diberikan kepada Ibnu, Bahlil mengayakan sedang memperbaiki regulasi soal sumur-sumur yang dikelola masyarakat agar bisa dibeli Pertamina.

"Sumur-sumur yang masyarakat kelola itu harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian daripada lifting yang akan ditampung oleh pertamina dengan harga yang baik, selama ini kan menjadi ilegal. Nah memang itu tugas Pak Ibnu ini agak butuh ekstra tenaga kira-kira begitu," tuturnya.

Dia memastikan Ibnu jadi sosok kompeten untuk menjalankan tugas pengawasan. "Bintang dua bos Itu BNPT itu bagian tangkap-tangkap teroris dulu itu Pak Ibnu itu, orang paten itu," tegas dia.

Kedua, Bahlil juga melantik Sunindyo Suryo Herdadi sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM.

Sunindyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi.

Ketiga, Bahlil Lahadalia juga melantik Upik Jamil sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Sebelumnya, Upik menjabat sebagai Kepala Biro Umum di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi. Salah satunya untuk memberikan sanksi bagi oknum yang menghambat.

Diketahui, Prabowo meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas Hilirisasi ini dikepalai oleh Bahlil Lahadalia dengan anggota dari berbagai kementerian terkait.

Bahlil mengungkapkan salah satu tujuan pembentukan ini untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan berkaitan dengan hilirisasi.

"Dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi ini kan jangan sampai ada yang tumpang tindih menyangkut perizinan apa segala macam," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Dia menyebut masih ada saja oknum yang menghambat proses hilirisasi dan tidak sejalan dengan arahannya. Menurutnya, Prabowo ingin mengidentifikasi oknum-oknum itu dan menjatuhkan sanksi.

"Kan kadang menteri-nya sudah oke, bawahnya kadang-kadang yaaa masih gitu-gitu lah, orang Papua bilang tulis lain, main lain, kira-kira kan begitu. Nah itu juga pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi oknum-oknum itu," tuturnya.

Ini jadi salah satu poin dari 4 subtansi pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Poin lainnya, yakni Satgas diminta untuk merumuskan, mengusulkan, dan menutupkan lokasi dan sumber daya bahan baku terkait hilirisasi. Baik yang di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.