Liputan6.com, Jakarta Kelompok pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta pemerintah tidak salah langkah dalam merespons kebijakan tarif impor AS terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Sebab jika itu terjadi, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri TPT bakal semakin membludak dengan adanya kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, tujuan tarif resiprokal Trump adalah jelas, agar defisit perdagangan antara Amerika Serikat dengan mitra dagangnya bisa berkurang.
Sehingga, Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena sanksi itu wajib memitigasinya dengan cermat.
"Kami minta perlindungan dari pemerintah untuk segera menyusun tim negosiasi, berangkatkan ke Amerika dan bicara dengan tim Trump untuk turunkan trade deficit. Dengan harapan angka 32 persen bisa dapat tarif lebih ringan," ujarnya dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (4/4/2025).
Cari Pasar Alternatif
Menurut dia, banyak negara yang juga terkena tarif impor Trump bakal mencari pasar alternatif untuk membuang produknya. Adapun Indonesia diyakini sebagai salah satu pasar paling potensial di luar Amerika Serikat.
Alhasil, pasar Indonesia akan semakin dibanjiri produk-produk tekstil dari berbagai negara. Situasi tersebut bakal membuat sektor industri TPT dalam negeri semakin lemah, sehingga badai PHK lanjutan tak lagi terelakkan.
"Jangan sampai Indonesia dengan populasi banyak jadi tujuan ekspor. Nanti dibuang ke Indonesia, akan membuat dampaknya ke PHK semakin parah di sektor TPT," tegas Jemmy.
Tarif Resiprokal Bawa Perubahan
Pernyataan senada dilontarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswata. Ia meyakini bahwa adanya tarif resiprokal bakal berdampak pada Indonesia, yang saat ini duduk di posisi kelima negara supplier pakaian jadi terbesar di pasar AS.
"Dengan adanya tarif resiprokal akan terjadi perubahan. Tapi perubahan akan tergantung dari cara kita menyikapi. Jangan sampai salah menyikapi, nanti industri tekstil dapat tekanan. Dalam negeri hancur, ekspor turun," dia menegaskan.
Redma menyatakan, target utama Pemerintahan Trump lewat kebijakan tarif impor ini jelas, untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan mitra dagangnya.
"Karena ini targetnya mengurangi defisit perdagangan. Jangan sampai ada issue bahwa pemerintah AS itu ingin mengurangi hambatan trade barrier. Ini missleading. Tidak ada isu itu," seru dia.
"Kita melihat ada isu di luar sana yang akan menyikapinya dengan hapus atau relaksasi impor. Ini salah besar. Longgarkan TKDN, itu juga salah besar. Justru akan rugikan kita," kata Redma.
Relaksasi Impor Salah Besar
Ia kembali menggarisbawahi soal arah kebijakan relaksasi impor, yang disebutnya salah besar. Jika itu dilakukan, sektor industri TPT akan semakin merana dan gulung tikar. Otomatis badai PHK juga bakal kembali terjadi dalam skala yang lebih masif.
"Dengan relaksasi impor akan salah besar. Ekspor enggak ada, tapi impor enggak ada. PHK di mana-mana, percepatan pemutusan hubungan bisa lebih kencang lagi. Jangan sampai ada salah kebijakan," pinta Redma.