Apindo Ungkap Bakal Terus Ada Gelombang PHK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meluas. 

Dalam survei terbaru yang dilakukan Apindo, lebih dari 50 persen responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan sebagian lainnya masih berencana melakukan hal yang sama dalam waktu dekat.

"Dalam survei APINDO yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” kata Shinta dalam acara BPJS Ketenagakerjaan: Dewas Menyapa Indonesia, Senin (28/7/2025).

Dia menuturkan, situasi ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha, baik dari sisi biaya produksi maupun ketidakpastian ekonomi global dan domestik. 

Shinta menegaskan, masalah PHK bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi masalah bersama yang harus dipecahkan secara kolektif.

"Masalahnya PHK ini, ini masalah kita bersama, oleh karenanya persoalan yang tentu tidak bisa kita jawab dengan hanya melihat data di atas kertas mata,” ujarnya.

PHK Bukan Angka Semata

Ia menyoroti, selama ini persoalan PHK seringkali hanya dilihat dari sisi angka semata. Padahal, angka-angka tersebut berasal dari sistem pelaporan yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu bisa disandingkan secara langsung.

"Karena setiap kali saya ditanya, berapa Bu? Kemudian saya yakin Pak Wamen (Ketenagakerjaan) juga ditanyain, saya yakin dari BPJS Ketenagakerjaan juga diminta mengeluarkan data, angka-angka semua. Dan angka belum tentu sama, karena pelaporan sistemnya berbeda-beda. Tapi apa arti dibalik sebuah angka,” ujarnya.

Shinta menekankan, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya angka PHK, melainkan minimnya penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi tantangan besar karena masyarakat membutuhkan kepastian masa depan, bukan hanya statistik di atas kertas.

Di tengah gelombang PHK, Indonesia juga masih menghadapi masalah lama yang belum terselesaikan yak i rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Shinta menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki Apindo, produktivitas rata-rata pekerja Indonesia hanya sebesar USD23,57 ribu per tenaga kerja, lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN yang mencapai USD24,27 ribu. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh tingginya proporsi pekerja dengan keterampilan rendah.

"Dari sisi produktivitas, Indonesia termasuk salah satu yang masih paling rendah di ASEAN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan adanya tambahan impor dari Amerika Serikat (AS) menyusul rencana tarif resiprokal 32 persen buat Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia diminta mencari pasar ekspor lainnya yang potensial.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan pihaknya telah aktif dalam proses negosiasi atas tarif 32 persen dari Presiden AS Donald Trump. Dalam usulannya, Apindo meminta beberapa hal bisa dilakukan.

"Pertama, mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil. Langkah ini dirancang sebagai reciprocal arrangement yang menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan," kata Shinta dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/7/2025).

Kedua, memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang rantai pasok.

"Ketiga, segera melaksanakan regulatory streamlining di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. Serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional," ungkapnya.

"Selama hampir 90 hari terakhir, kami bersama para pelaku usaha telah menyampaikan berbagai evidence-based inputs melalui forum-forum resmi dan masukan tertulis kepada pemerintah," imbuhnya.

Shinta lebih lanjut menyoroti penetapan tarif 32 persen oleh AS ini sebagai peluanh untuk mempercepat agenda reformasi struktural. Salah satunya berkaitan dengan deregulasi lintas sektor.

"Ini adalah kerja bersama yang perlu dijalankan dalam semangat Indonesia Incorporated, yang menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya," ujar dia.

Shinta menegaskan akan secara aktif terlibat dalam satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk mengidentifikasi dan membenahi berbagai hambatan usaha di lapangan.

"Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan," tandas ketua Apindo itu.