Angka Kemiskinan Turun Versi BPS, Buruh Tak Sepakat

Liputan6.com, Jakarta Kelompok buruh mengaku tak sepakat dengan hasil penghitungan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lantaran, hitungannya dinilai berbeda dengan standar internasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan BPS menggunakan metodologi dengan kondisi negara Indonesia berada di kelompok negara berpenghasilan rendah (low-income country). Padahal saat ini Indonesia sudah ditempatkan sebagai negara berpenghasilan menengah level atas (upper-middle-income country).

"BPS masih menggunakan batas orang miskin yang berpenghasilan sekitar USD 2,5 PPP (purchasing power parity) per hari, sehingga didapatkan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 8,57% atau sekitar 24 jutaan orang," kata Said dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Dia mencoba mengasumsikan dengan hitungan internasional, yakni orang berpenghasilan USD 3 PPP dikategorikan miskin ekstrem. Bagi Indonesia yang masuk kategori upper-middle-income country, bila menggunakan titik tengah penghasilan orang miskin sebesar USD 5 PPP per hari (sekitar Rp 756.000 per bulan), maka angka kemiskinannya berjumlah sekitar 68 juta orang.

"Bahkan Bank Dunia melansir jumlah orang miskin di Indonesia dengan pendapatan sekitar USD 6,5 PPP per hari (sekitar Rp 1,2 juta per bulan), maka jumlah orang miskin di Indonesia adalah 68% atau sekitar 190 juta orang," tuturnya.

"Data BPS yang bias ini menunjukkan orang kaya di Indonesia makin kaya, dan orang miskin makin miskin. Terutama di kelompok buruh yang dikelompokkan mendekati miskin (near poor) akan jatuh menjadi orang miskin ketika terjadi PHK dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah," sambung Said Iqbal.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Dalam persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.

"Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

Ateng menjelaskan bahwa penurunan ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada periode September 2022 hingga Maret 2022. sempat terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin.

Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga. Meski demikian, BPS tetap menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," ujarnya.

Sebaliknya, di wilayah perkotaan justru terjadi kenaikan angka kemiskinan. Dari data BPS, persentase penduduk miskin di kota pada Maret 2025 naik sebesar 0,07 persen poin dibandingkan September 2024.

"Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa," ujarnya.

BPS mengingatkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Fokus di perkotaan dan pedesaan perlu dibedakan, karena sumber masalah dan potensi solusi yang dimiliki masing-masing wilayah tidaklah sama.