18 Pengusaha Mikro Difasilitasi Masuk Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro memfasilitasi 18 pengusaha mikro terkurasi. Untuk bertemu para Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Kepala Yayasan Mitra Dapur SPPG di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung dan sekitarnya. 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menegaskan, upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas.

"UMKM memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG sebagai bagian dari upaya mencetak generasi Indonesia yang sehat dan unggul," kata Riza Damanik, Sabtu (2/8/2025).

Forum ini mempertemukan UMKM hasil pendampingan intensif selama tiga bulan yang telah menghasilkan produk terkurasi. Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani komitmen kemitraan antara kepala SPPG atau yayasan mitra dapur dengan para peserta UMKM supplier terkurasi di kawasan Bandung Raya.

Riza menuturkan, melalui program ini, UMKM akan terlibat di tiga titik utama ekosistem MBG. Yakni sebagai pemasok bahan baku (hulu), penyedia jasa boga di dapur SPPG (dapur), serta pengelola limbah makanan (hilir). 

"UMKM harus memanfaatkan peluang ekonomi MBG dengan terus menjaga kualitas produk dan meningkatkan manajemen usahanya," ungkap dia.

Kementerian UMKM juga menegaskan komitmennya melalui empat pilar dukungan utama. Antara lain, peningkatan kapasitas manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, dukungan legalitas dan perlindungan usaha, serta peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, kemitraan rantai pasok, dan perluasan pasar.

Ia lantas mencontohkan CV ST Jaya Mandiri, UMKM mitra dapur SPPG yang sukses mendongkrak omzet Rp 1,8 miliar per tahun, sebagai contoh keberhasilan model kemitraan MBG. 

"Temu Mitra ini juga bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk membuka akses pasar dan memperkuat peran UMKM dalam ekosistem pangan bergizi yang inklusif dan berkelanjutan," imbuh Riza.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja secara resmi melakukan kick-off Gerak Bersama 100 UMKM Lisensi Merek Lokal.

Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong produk-produk lokal agar bisa naik kelas melalui skema lisensi dan waralaba.

Langkah ini sekaligus membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk tampil di pusat-pusat perbelanjaan modern. Adapun acara kick off tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Menurut Alphonzus, pusat perbelanjaan menyambut baik hadirnya berbagai merek lokal yang berpotensi tumbuh besar. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk sinergi nyata antara pelaku UMKM, pengelola pusat belanja, dan pemerintah.

“Saya kira ini, Menjadi satu kebanggaan Pak Menteri, Kami di pusat perbelanjaan, Tentunya sangat menyambut, Ini ada tambahan berbagai merek, Yang mungkin bisa masuk, Ke pusat perbelanjaan,” kata Alphonzus dalam acara Gerak Bersama 100 UMKM Lisensi Merek Lokal, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).

Gerakan ini diharapkan tak hanya membuka ruang usaha baru, tetapi juga memperkuat ekosistem ritel dalam negeri. Dengan mengusung semangat kolaborasi, APPBI melihat potensi besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat, terutama dengan dukungan infrastruktur dan akses pasar yang dimiliki pusat belanja.

“Jadi, saya kira itu menjadi satu hal, Yang cukup baik, Bagi industri UMKM Dan industri produk lokal, Supaya bisa cepat berkembang Dengan konsep lisensi dan waralaba, Saya kira ini akan menjadi Satu peluang bagi pemegang merek Maupun bagi para, Pengusaha, Yang ingin berusaha,” ungkapnya.

Alphonzus mengatakan salah satu strategi yang ditekankan dalam gerakan ini adalah skema waralaba. Ia menyebut waralaba sebagai bentuk “mengkopi kesuksesan,” karena terbukti dapat memperkecil risiko bisnis.

“Dengan meminimalkan kegagalan, Dengan mengkopi kesuksesan tadi, Dan tentunya, Salah satunya di pusat perbelanjaan, Kalau membuka usahanya,” ujarnya.

Konsep ini dinilai cocok bagi UMKM yang telah memiliki produk unggulan namun belum memiliki sumber daya untuk melakukan ekspansi sendiri. Dengan adanya pemegang lisensi atau mitra waralaba, ekspansi bisnis menjadi lebih cepat dan efisien.

Pusat Belanja Nasional Siap Tampung Merek Lokal Kelas Menengah Bawah

Alphonzus, mengungkapkan, bahwa sebagian besar pusat belanja di Indonesia sesungguhnya melayani kelas menengah bawah.

“Pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi, Oleh kelas menengah bawah, Kelas atas itu hanya 5% Pak Menteri, Kalau Yang kita lihat itu hanya Tamrin Sudirman, Plaza Indonesia, Senayan City, Pelasa Senayan itu cuma 5% jumlannya, Dari seluruh total, Pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Dengan dominasi pasar tersebut, produk lokal dan UMKM sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengisi ruang-ruang usaha di pusat perbelanjaan.