10 Ribu Kopdes Merah Putih Bakal Beroperasi Agustus 2025

Liputan6.com, Jakarta - Delapan hari setelah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, program koperasi desa/kelurahan (kopdes/kel) Merah Putih mulai menunjukkan geliatnya. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa, program ini menargetkan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.

Hingga akhir Juli 2025, dari total 83.762 desa dan kelurahan, sebanyak 83.685 sudah mendapat sosialisasi program Kopdes/Kel Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 81.147 telah resmi membentuk koperasi melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.

Namun, meski telah berjalan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), model bisnis, tata kelola, hingga aspek digitalisasi. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Kopdes Merah Putih agar bukan sekadar proyek seremonial, melainkan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Intinya pemberdayaan masyarakat itu harus. Dan ini perintah Bapak Presiden, Presiden ini tahu masalah dan tahu solusi. Kita harus menjadikan rakyat kita yang produktif, yang kreatif, baru kita menjadi bangsa yang maju," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/07/2025)

Langkah Strategis yang Diambil Pemerintah untuk Penguatan Kopdes/Kel

Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mempercepat penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel).

Pertama, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam waktu sepekan, Satgas telah terbentuk di lebih dari 300 wilayah. Kementerian Dalam Negeri menargetkan pembentukan Satgas selesai di seluruh 514 kabupaten/kota.

Kedua, penyempurnaan model bisnis dan petunjuk teknis (juknis) oleh Wakil Menteri BUMN bersama Danantara. Meskipun kerangka awal sudah tersedia, penyempurnaan ini penting agar pelaksanaan di lapangan tidak keliru dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Ketiga, akses pembiayaan juga menjadi prioritas. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, koperasi dapat mengakses plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dari dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

“Pelafon ya, bukan uang bagi-bagi, pelafon pinjaman. Itu uangnya pemerintah yang ditaruh di Himbara,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Skema pembiayaan ini bukan hibah, melainkan pinjaman yang hanya dapat diakses koperasi dengan proposal bisnis yang layak. Penyusunan proposal akan didampingi oleh Danantara dan Wakil Menteri BUMN. Di sisi lain, pemerintah juga menyempurnakan aturan teknis melalui Permendes dan Permendagri agar dana desa dan kelurahan dapat lebih optimal mendukung program ini.

“Ada pendampingan pembuatan proposal bisnis, pembiayaan nanti, proposal bisnisnya nanti dilakukan oleh Danantara dan Wamen BUMN. Kemudian, saudara-saudara, penyempurnaan Permendes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dana desa dan kelurahan,” ujar Zulhas.

Keempat, digitalisasi sistem keuangan koperasi. Pemerintah menekankan pentingnya digitalisasi dalam operasional Kopdes/Kel untuk menciptakan sistem yang transparan dan menghindari praktik manipulasi dana.

“Karena kita tidak ingin KOPDES itu uang taruh di situ. Memancing untuk membuat surat fiktif. Jadi kalau ada uang masuk, ya semua nanti ada BRILink, ada mandiri Link, dan lainnya di situ. Semua prosesnya perbankan. Sehingga nanti dikoperasi itu diusahaan cashless. Nggak ada uang cashnya. Kemudian, itu digitalisasi,” ujar Zulkifli Hasan.

Dengan sistem digital ini, operasional koperasi diharapkan berjalan secara cashless, sehingga tidak ada lagi transaksi tunai di dalam koperasi.

Menyongsong Agustus 2025, pemerintah menargetkan setidaknya 10 ribu Kopdes Merah Putih sudah aktif beroperasi. “Dan segera Agustus ini kita akan hargai kira-kira 10 ribu. KOPDES sudah beroperasi, pada Agustus. Tapi saya yakin bisa lebih,” ujar Zulkifli.

Untuk mempercepat pencapaian ini, pemerintah akan kembali melakukan roadshow nasional. Mulai 1 Agustus di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 2 Agustus di Nusa Tenggara Barat (NTB), tim pemerintah akan keliling ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan di lapangan dan memperkuat semangat para kepala desa. “Paling tidak bisa ketemu kades-kades langsung, sehingga bisa merubah mindset,” tambahnya.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi gerakan ekonomi kolektif yang mengakar, modern, dan berdaya saing tinggi.