Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia Terendah di Antara Negara G20

Liputan6.com, Jakarta - Rasio utang Indonesia dinilai termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Hal ini disebutkan menjadi indikator stabilitas ekonomi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Rasio utang Pemerintah Indonesia disbanding negara G20 termasuk yang terendah,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).

Sri Mulyani menilai, hal itu menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.

Ia mengatakan stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.

Sementara itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).

“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” kata Sri Mulyani.

Sebagai refleksi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menuturkan kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas.

“Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan di dalam rangka mengikuti prioritas Presiden yang dalam hal ini, antara efisiensi yaitu mengurangi belanja kementerian/lembaga dan kemudian merealokasikan kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden,” ujar dia.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah, stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.

Tak hanya kebijakan makro, Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program Presiden Prabowo yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui langkah pemerintah yang ingin memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat pembahasan realisasi APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2025 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran pemerintah, di DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Pemanfaatan SAL tersebut dilakukan untuk membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan melebar. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyebut, dengan memanfaatkan sebagian dari total SAL sebesar Rp 457,5 triliun, pemerintah bisa menekan beban pembiayaan yang sebelumnya diperkirakan membengkak.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran tahun 2025 diprediksi mencapai Rp 662 triliun, naik dari proyeksi awal sebesar Rp 616,2 triliun.

"Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah atas belanja prioritas dan pembiayaan defisit," kata Wihadi.

Kesimpulan tersebut kemudian disetujui oleh forum rapat. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun memastikan tidak ada penolakan dari pemerintah maupun dari fraksi-fraksi terhadap rencana tersebut.

"Sudah disampaikan secara lengkap mohon izin minta persetujuan apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui? Pemerintah setuju?," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR RI yang telah menyetujui outlook defisit anggaran tahun 2025. Pemerintah mengusulkan defisit sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami berterima kasih Badan Anggaran telah membahas dan menyetujui untuk defisit anggaran outlook 2025 sebesar 2,78 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan bahwa angka ini diharapkan cukup untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Menurut Menkeu, penggunaan SAL menjadi bagian penting dalam strategi fiskal untuk merespons tekanan global yang berdampak ke dalam negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah counter cyclical yang diperlukan dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Fokus

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya harmonisasi antara belanja pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi krusial dalam memperbaiki efektivitas belanja negara, terutama dalam menghadapi tantangan global yang bisa berdampak pada ekonomi nasional.

Dia menuturkan, selama ini masih ada ketidakseimbangan dalam alokasi dan pelaksanaan anggaran antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, ke depan, kementeriannya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyatukan arah kebijakan fiskal.

"Sinergi dan harmonisasi dari belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan di dalam memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja," pungkasnya.