Soal Rencana Pembentukan BUMN Tekstil, Ini Kata Menperin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil.

Menurut Agus, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat industri tekstil nasional secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Agus menilai kehadiran BUMN Tekstil diharapkan mampu mendorong pengembangan industri TPT, termasuk sektor hulu, intermediate, hingga hilir yang selama ini menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan berbagai langkah afirmatif guna menghidupkan kembali industri tekstil nasional.

“Ya, saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dari hulu sampai ke, dari hulu intermediate sampai ke hilir,” ujar Agus kepada wartawan usai menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Harian Himpunan Kawasan Industri (HKI) Periode 2025–2029, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, Agus juga menyinggung kondisi Sritex yang dinilainya masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Ia menekankan pentingnya mencari skema kepemilikan yang berbeda agar perusahaan tekstil besar tersebut tidak harus dilikuidasi.

Selain itu, Agus mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 100 triliun melalui Danantara sesuai arahan Presiden. Dana tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan pembiayaan di sektor TPT dan mendukung penguatan rantai industri tekstil nasional.

“Ya, tentu pemerintah berdasarkan arahan dari Pak Presiden menyiapkan dana Rp 100 triliun itu dengan harapan bisa mengisi kekosongan di sektor TPT dari mulai hulu intermediate sampai ke hilir. Nanti kita koordinasi Danantara,” pungkasnya.

Pemerintah berencana membentuk BUMN Tekstil baru lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, Danantara diminta agar memiliki strategi yang berbeda agar mampu menangkap potensi pasar dan bersaing.

Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto memandang pembeda itu diperlukan mengingat tantangan industri tekstil Tanah Air. Termasuk, tujuannya agar mampu bersaing dengan negara-negara sentra tekstil lainnya.

"Kalau Danantara berencana akan bangun industri tekstil lagi, berarti musti ada strategi diferensiasi yang sangat berbeda supaya ada segmentasi pasar yang berbeda dengan negara kompetitor di Asia," ungkap Toto saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (20/1/2026).

Dia memandang industri tekstil merupakan sektor padat karya yang membutuhkan banyak pekerja. Tantangan saat ini, industri tekstil RI dihadapkak oleh penurunan daya saing antarnegara di kawasan Asia.

"Menurut saya daya saing tekstil Indonesia merosot karena masalah daya saing teknologi dan biaya SDM yang tidak kompetitif," ujarnya.

Atas hal tersebut, kata Toto, banyak perusahaan beralih ke negara dengan kebijakan upah murah seperti Bangladesh, India, hingga Vietnam.

Toto menyarankan, BUMN tekstil yang dibentuk nantinya turut bekerja sama dengan perusahaan swasta yang sudah menjalankan ekspor produk tekstil. Bisa dibilang, BUMN langsung masuk dalam rantai pasok industri nasional dan regional.

Menurutnya, hal tersebut akan menguntungkan Danantara karena telah lama BUMN tidak masuk dalam industri tekstil nasional.

"Saya kira BUMN sudah lama tidak terlibat di industri ini. Jadi ada baiknya Danantara juga melibatkan exportir tekstil swasta yang berpengalaman buat ber-partner dengan BUMN di tahap awal ini," beber dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan BUMN baru di bidang tekstil untuk mengembalikan kejayaan industri pakaian seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Pemerintah setidaknya membutuhkan investasi US$6 miliar atau sekitar Rp101,4 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.900 per dolar.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya karena di bawah Danantara, kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang fokus diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex,” katanya kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Ia menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan semua kebutuhan yang ada. Lagi, Sritex menjadi cerminan pemerintah untuk bisa menaikan perekonomian.

Bagaimana tidak, katanya, perusahaan tersebut telah memperkerjakan 10.000 karyawan. Produk yang dihasilkan pun sudah menyebarluas, tidak hanya dalam negeri tapi juga ekspor ke berbagai negara. 

“Sehingga PT Sritex, bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” ucapnya.