Sarawak Jajaki Kemitraan Strategis dengan IKN

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima penjajakan peluang kolaborasi dan investasi di IKN dari Deputy Premier Sarawak, Malaysia, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan.

Deputy Premier Sarawak menyatakan, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pengubah arah (game changer), sebuah katalis untuk kolaborasi ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

"Dulu saya datang ke Titik Nol IKN pada tahun 2022. Sekarang, saya kembali dan melihat begitu banyak gedung yang telah berdiri. Pembangunannya sangat luar biasa. IKN akan menjadi game changer, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kami di Sarawak," ujarnya dalam keterangan resmi OIKN, Senin (28/7/2025).

Selain mempererat hubungan bilateral, penjajakan ini dinilai jari momentum untuk membuka jalan bagi kerja sama lintas sektor antara Malaysia, khususnya Sarawak, dengan Indonesia.

Dalam kesempatan ini Deputy Premier Sarawak juga menegaskan komitmen Sarawak untuk menjalin kemitraan strategis dengan IKN.

"Kami mencoba melihat beberapa peluang bagus di Nusantara. Saat ini, salah satu perusahaan dari Sarawak juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara. Kami harap kita bisa memperbesar kolaborasi ini," ungkapnya.

Merespons hal tersebut, Otorita IKN menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi investasi yang akan masuk.

"Ada beberapa ketertarikan investasi dari pihak Sarawak, termasuk pada sektor usaha kecil seperti pembangunan minimarket. Kami tegaskan bahwa investasi tidak harus dalam skala besar," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso.

"Kami siap mendampingi dan menyiapkan seluruh proses perizinan. Minggu depan, kami akan menyampaikan prosedur dan rencana proyek bagi calon investor," dia menambahkan. 

Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut, dengan kebutuhan anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp 48,8 triliun hingga 2028. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat menjawab pertanyaan terkait kelanjutan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Kepala negara telah setujui kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sekitar Rp48,8 triliun,” ungkap Basuki yang juga akrab dipanggil Pak Bas ini dikutip dari Antara, Senin (14/7/2025).

Menurut Basuki, anggaran tersebut difokuskan untuk membiayai pembangunan strategis tahap kedua, yang menjadi fondasi transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada 2028.

Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2026

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah sebelumnya menetapkan pagu indikatif sebesar Rp5,05 triliun. Namun, Basuki menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun, sehingga total kebutuhan dana pada tahun tersebut menjadi Rp21,18 triliun.

“Kami usulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp16,13 triliun, di luar pagu indikatif Rp5,05 triliun. Hal ini agar pembangunan sesuai jadwal 2025–2026 dapat terpenuhi,” jelas Basuki.

Usulan anggaran tambahan itu telah diajukan secara resmi melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.

Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan perkantoran dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur dan ekosistem pendukung lainnya. Targetnya, seluruh fasilitas tersebut dapat selesai dan beroperasi penuh pada 2028.

Basuki menyebutkan Otorita IKN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan infrastruktur legislatif dan yudikatif dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.