Rp 3 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp3 triliun per 21 Mei 2025. 

Angka ini naik dari Rp2,37 triliun pada akhir April, menunjukkan penyerapan anggaran sekitar Rp631 miliar hanya dalam tiga pekan pertama bulan ini.

"Khusus untuk ini (anggaran MBG) saya tampilkan sampai 21 Mei 2025, realisasi anggaran mencapai Rp3 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (23/5/2025).

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan anggara  tersebut disalurkan melalui 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang sudah beroperasi. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 3,97 juta penerima manfaat terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita.

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target awal pemerintah di tahun 2025 yang menargetkan 17,9 juta penerima manfaat. Bahkan, target itu kemudian diperluas secara signifikan menjadi 82,9 juta penerima pada akhir tahun, yang rencananya akan dilayani oleh 32.000 SPPG di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, akan mewajibkan SPPG agar lebih selektif dalam memilih bahan baku makanan guna memastikan bahan yang terpilih benar-benar segar dan aman untuk dikonsumsi.

"Gangguan kesehatan pada penerima manfaat bisa disebabkan karena bahan baku tidak baik. Jadi, ada bahan baku yang memang sudah tidak layak disajikan, kemudian akhirnya kita tingkatkan sekarang itu bahan baku harus selektif," kata Dadan Hindayana.

Kemudian BGN juga mewajibkan SPPG untuk melakukan uji organoleptik, yakni uji terkait dengan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur, terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pelaksanaan program Makan Begizi Gratis.

Juru bicara Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Tentu kita mengevaluasi pelaksanaan selama 5 bulan. Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian. Yang pertama, tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” kata Prasetyo dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5).