Liputan6.com, Jakarta - Prancis sedang mempertimbangkan pemangkasan dua hari libur nasional. Hal ini dilakukan pemerintah Prancis seiring menargetkan pemangkasan anggaran lebih lanjut untuk menutup anggaran yang bocor.
Mengutip CNBC, Rabu (16/7/2025), Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengumumkan rencana pemangkasan anggaran pada Selasa karena pemerintah menargetkan penghematan senilai 43,8 miliar euro atau USD 50,9 miliar. Nilai itu setara Rp 829,26 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.292).
Pemangkasan anggaran itu sebagai upaya mencapai defisit anggaran sebesar 4,6% pada 2026, turun dari defisit anggaran 5,4% yang tercatat 2025.
Di antara usulan itu terdapat usulan untuk menghapuskan dua hari libur nasional, menghapus 3.000 lowongan pegawai negeri sipil (PNS) dan membatasi keringanan pajak bagi orang kaya.
Pemerintah Prancis mengusulkan agar hari libur nasional yang dapat dihapuskan adalah Senin Paskah. Ia menilai, libur tersebut tidak memiliki makna keagamaan. Kemudian pada 8 Mei juga dikenal sebagai Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan di Eropa yang menandai penyerahan diri Nazi Jerman yang mengakhiri Perang Dunia II.
"Libur-libur tersebut jatuh di bulan yang penuh dengan akhir pekan panjang,” kata pemerintah.
"Penghapusannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai bisnis, toko dan pegawai negeri sehingga meningkatkan produktivitas kita," ia menambahkan.
Pemerintah juga mengatakan “upaya khusus” akan dibutuhkan dari mereka yang berkapasitas untuk berkontribusi lebih banyak dan mengusulkan kontribusi solidaritas dari orang-orang terkaya.
“Hari ini kita mengalami momen kebenaran, salah satu momen dalam sejarah bangsa di mana setiap orang harus bertanya pada diri sendiri, peran apa yang tersedia saya mainkan dalam masa depan kolektif kita,” kata Bayrou.
Ancaman Utang
Ia menambahkan, ancaman terlilit utang telah menjadi nyata. “Utang kini mencapai 114% dari produk domestik bruto (PDB), dan pelunasannya terus membebani anggaran kita. Setiap detik, utang bertambah 5.000 euro. Ini adalah perhentian terakhir seblum jurang,” kata Perdana Menteri.
Sebagai bagian dari rencana “stop the debt” atau “hentikan utang:, Bayrou mengatakan, pemerintah akan berupaya mengekang pengeluaran pemerintah kecuali di bidang pertahanan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencananya pada Senin untuk meningkatkan pengeluaran di departemen pertahanan.
Presiden Macron mengatakan, peningkatan anggaran pertahanan sebesar 3,5 miliar euro atau USD 4,09 miliar (Rp 66,64 triliun) pada 2026 dan 3 miliar euro pada 2027.
Dengan demikian, total anggaran keamanan tahun itu akan mencapai 64 miliar euro, dua kali lipat anggaran pertahanan angkatan bersenjata Prancis pada 2017, saat Macron pertama kali menjabat sebagai presiden.
Anggota Parlemen Prancis harus menyetujui peningkatan tersebut sebelum dapat diberlakukan. Parlemen Prancis, Majelis Nasional telah mengalami perdebatan selama berbulan-bulan mengenai anggaran nasional 2025 yang lebih luas dan penghematan biaya, dengan argumen-argumen yang menyebabkan keruntuhan pemerintah sebelumnya pada akhir tahun lalu.
Ancaman Mosi Tak Percaya
Kepemimpinan Bayrou berada dalam posisi yang tidak menentu karena berhasil melewati setidaknya delapan mosi tidak percaya terhadap dirinya sejak menjabat pada Desember tahun lalu dan pemungutan suara terakhir dilakukan pada 1 Juli.
Ia menghadapi ancaman mosi tidak percaya lagi dengan Partai Komunis sayap kiri ekstrem dan National Rally sayap kanan ekstrem mengindikasikan mereka tidak akan mendukung pemotongan anggaran baru.
The National Secretary of the Communist Party, Fabien Roussel menggambarkan rencana pemangkasan anggaran pemerintah sebagai “perampokan terorganisasi”. Di platform X dahulu Twitter, ia menuturkan pemerintah menghilangkan dua hari libur umum agar dapat bekerja gratis.
Sementara itu, President National Rally’s Jordan Bardella menuturkan, penghapusan Senin Paskah dan 8 Mei akan menjadi serangan langsung terhadap sejarah, akar dan Prancis yang menjunjung tinggi kerja.