PNS di 4 Instansi Ini Bakal Dapat Jatah 1.000 Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Imas Sukmariah, menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik bagi Pegawai Kementerian PANRB, BKN, ANRI, dan LAN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung program penyaluran rumah subsidi, khususnya bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pada keempat kementerian/lembaga yang tergabung dalam paguyuban Kementerian PANRB.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, masing masing instansi pada paguyuban PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI mendapatkan kuota rumah subsidi masing-masing sebanyak 1.000 ASN.

"Tiap-tiap instansi sudah melakukan survei pegawai yang diutamakan, yakni pegawai yang berpenghasilan dibawah Rp 14 juta," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2025).

Terkait program ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen, sebagai perpanjangan tangan presiden di bidang perumahan, pihaknya akan membantu menyalurkan subsidi rumah untuk rakyat kecil.

"Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya realisasi KPR Rumah Subsidi yang merupakan salah satu kinerja Kementerian PKP yang naik sebesar 1.173,92 persen atau lebih dari 11 kali lipat pada kuartal I 2025," jelasnya.

Maruarar alias Ara menambahkan bahwa, rumah diberikan bukan hanya kepada ASN, TNI, dan POLRI, tapi juga semua elemen masyarakat.

"Kita sedang kejar pengumpulan data untuk rakyat Indonesia yang tidak punya gaji seperti petani, nelayan, tukang bakso untuk dapat akses dari rumah subsidi. Terdapat 23 ekosistem/komunitas yang kita targetkan untuk menerima subsidi ini," bebernya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia (BPS) Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini pihaknya sedang berkolaborasi dengan BKN dan Kementerian PANRB terkait mekanisme pertukaran data dengan data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Dimana data ASN sudah diberikan kepada Tapera. Tugas Tapera adalah untuk mengecek apakah ASN tersebut sudah punya rumah atau belum, karena syarat utama dari pemberian rumah kepada ASN ini adalah belum memilki rumah," ungkap dia.

Sebeluimnuya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membidik peluang penyaluran rumah subsidi ke asisten rumah tangga (ART). ART dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mendapatkan prioritas.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam mengejar segmen pekerjaan non-formal seperti ART ini perlu perhatian khusus. Maka dari itu, sosialisasi terus digencarkan berkaitan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kemudian juga kita perlu bicara dengan perbankan-nya, bank penyalur, adakah skema-skema inovasi yang bisa digunakan untuk menjaring peminatan asisten rumah tangga atau ART ini. Kalau itu sudah ketemu, baru kemudian kita akan upayakan," kata Heru di Jakarta, dikutip Rabu (21/5/2025).

Sebagai bagian dari upayanya, Heru telah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring konsumen dari ART. Nantinya, ART yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diprioritaskan mendapat layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

"Karena ART-ART yang mengiur BPJS TK itu yang menjadi sasaran utama kami untuk nanti kita prioritaskan penawaran KPR FLPP. Karena kalau mereka istilahnya untuk iuran BPJS TK maupun BBJS Kesehatan yang lancar, ya itu akan menjadi keyakinan bagi perbankan untuk elektabilitasnya," tuturnya.

Selanjutnya, kemampuan ART untuk membayar cicilan KPR rumah subsidi juga akan dihitung oleh perbankan. "Kemudian akan dicek juga nanti perbankan terkait dengan kemampuan ngangsurnya dan sebagainya," terangnya.