Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbaik ke-3 di Antara Negara G20

Liputan6.com, Jakarta Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian ekonomi yang solid dan stabil di tengah ketidakpastian global. Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi terbaik ketiga di antara negara G20, hanya di bawah India dan China.

Hal tersebut diungkapkan Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, dalam laporannya Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian. Dia menilai capaian ini menegaskan arah kebijakan ekonomi yang konsisten dan kredibel.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,0 hingga 5,2 persen dan menempatkan kita di posisi ketiga G20 merupakan bukti bahwa strategi makro, fiskal, dan moneter berjalan efektif,” ujar Sunarsip Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, keberhasilan menjaga pertumbuhan di atas 5 persen sekaligus menunjukkan daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global, termasuk tekanan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia.

Sunarsip menjelaskan, APBN 2026 diarahkan sebagai katalis pemerataan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menyeimbangkan peran fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“APBN menjadi katalis untuk menumbuhkan sektor riil, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Mesin pertumbuhan fiskal, keuangan, dan investasi harus berjalan selaras,” katanya.

Selain itu, BPI Danantara disebut berperan penting dalam mewujudkan visi Prabowonomics melalui investasi strategis di tujuh sektor utama: pangan, energi, air, perumahan, infrastruktur, agromaritim, dan ekonomi hijau.

“Refocusing investasi Danantara pada tujuh sektor strategis akan memberi efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan,” tutur Sunarsip.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat likuiditas perbankan dan menurunkan biaya dana (cost of fund) agar kredit dan investasi dapat mengalir lebih cepat ke sektor produktif.

“Kebijakan penempatan dana pemerintah ke bank Himbara akan memperkuat likuiditas dan menekan suku bunga kredit, sehingga konsumsi dan investasi bisa tumbuh lebih tinggi,” jelasnya.

Ke depan, Sunarsip menekankan perlunya delapan langkah percepatan agar Indonesia mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2029, di antaranya pelonggaran likuiditas, stabilitas nilai tukar, efektivitas belanja pemerintah, peningkatan PNBP, penguatan BPI Danantara, serta kepastian hukum bagi pelaku investasi.

“Pertumbuhan 8 persen bukan mustahil, asalkan kita konsisten menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi dengan tata kelola yang baik,” tegasnya.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat, stabilitas makro terjaga, dan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat, tahun pertama pemerintahan Prabowo dinilai menjadi momentum penting menuju Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari Antara, Jumat (17/10/2025), Menkeu Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6 persen meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5 persen.

Menurut Purbaya, perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta.

Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen.

Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil.

Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

“Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Menkeu Purbaya.