BPKN Ingatkan Risiko Konsumen Meningkat saat Nataru, Ini yang Perlu Diantisipasi

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan pentingnya sistem perlindungan konsumen nasional. Peningkatan mobilitas masyarakat, lonjakan transaksi barang dan jasa, serta tingginya aktivitas di berbagai sektor dinilai berpotensi meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen.

Periode Nataru secara historis selalu diwarnai peningkatan aktivitas konsumen, mulai dari sektor transportasi, pariwisata, akomodasi, pangan, energi, hingga transaksi digital. Kondisi tersebut menuntut kesiapan tidak hanya dari pelaku usaha, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Wakil Ketua BPKN, Syaiful Ahmar, menyampaikan bahwa Nataru seharusnya dipandang sebagai tolok ukur ketahanan sistem perlindungan konsumen nasional, bukan sekadar agenda tahunan.

“Momentum Nataru adalah cermin sejauh mana negara hadir melindungi konsumen. Bukan hanya soal kelancaran layanan, tetapi juga kepastian hak, transparansi informasi, dan mekanisme pengaduan yang benar-benar bekerja ketika konsumen mengalami masalah,” tegas Syaiful Ahmar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Menurut BPKN, efektivitas perlindungan konsumen pada periode padat aktivitas ini akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dan pelaku usaha.

BPKN mencermati bahwa potensi risiko konsumen selama periode Nataru tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga. Risiko juga muncul dari kualitas layanan, kejelasan informasi, hingga tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya.

Sejumlah persoalan yang kerap muncul antara lain ketidaksesuaian layanan transportasi dan akomodasi dengan informasi yang dijanjikan, keterlambatan atau pembatalan layanan tanpa mekanisme kompensasi yang jelas, hingga persoalan keamanan dan mutu pangan di lokasi wisata serta pusat keramaian.

Selain itu, lonjakan transaksi digital selama Nataru juga meningkatkan risiko penipuan, misinformasi, serta sengketa konsumen. Di tingkat daerah, lemahnya koordinasi penanganan pengaduan lintas instansi turut menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks ini, BPKN menilai kesiapan pemerintah pusat dan daerah harus mencakup pengawasan, pengendalian risiko, serta respons cepat terhadap pengaduan konsumen.

“Konsumen tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri ketika menghadapi masalah. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan, pengawasan, dan penegakan berjalan efektif, terutama pada periode dengan risiko tinggi seperti Nataru,” lanjut Syaiful.

BPKN mengapresiasi berbagai langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyambut Nataru, khususnya di sektor transportasi, pangan, dan layanan publik. Meski demikian, BPKN menilai masih terdapat tantangan struktural dalam sistem perlindungan konsumen nasional.

Saat ini, sistem pengaduan dan pengawasan perlindungan konsumen masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hingga platform layanan publik lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat penanganan kasus.

“NATARU kembali menunjukkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan koordinasi yang kuat dan terintegrasi. Tanpa sistem yang solid, konsumen beresiko kehilangan kepastian dan keadilan,” ujar Syaiful Ahmar.

BPKN menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarinstansi agar sistem perlindungan konsumen mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat, terutama pada periode dengan tingkat risiko tinggi seperti Nataru.