Pengamat: Harus Ada Anggaran Khusus Jamin Keselamatan Kapal Penyeberangan

Liputan6.com, Jakarta - Tenggelamnya kapal motor penyeberangan atau KMP Tunu Pratama Jaya dinilai jadi alarm bagi keselamatan angkutan penyeberangan. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sudah sepatutunya ada anggaran tersendiri.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan fokus anggaran bisa diberikan pada direktorat jenderal khusus yang menangani angkuta sungai, danau, dan penyeberangan.

Menurutnya, posisi eselon dua yang mengurusi angkutan sungai, danau dan penyeberangan masih kurang fokus. Ditambah lagi, jika sokongan anggarannya tak begitu berubah banyak.

"Tidak perlu lagi terulang kasus KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dengan anggaran bertambah, maka perhatian keselamatan juga harus ditambah," ucap Djoko dalam keterangannya, dikutip Senin (7/7/2025).

"Bukan dengan efisiensi, maka anggaran keselamatn ikut dikurangi bahkan dipotong habis-habisan," sambungnya.

Djoko menyoroti suksesnya pembenahan angkutan di Danau Toba. Menurutnya, langkah itu patutu diapresiasi. Kendati, praktik-praktiknya dinilai perlu diimplementasikan di lokasi lain.

"Kesuksesan pembenahan di angkutan Danau Toba bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di lokasi yang lain. Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago), bukan negara daratan (kontinental), sehingga perhatian terhadap angkutan perairan menjadi sangat penting untuk mobilitas orang dan barang," tuturnya.

Djoko mencatat, pentingnya Ditjen baru melihat potensi yang tinggi. Diantaranya, ada 840 danau di Indonesia, 70.000 aliran sungai berukuran besar dan kecil) (BPS, 2024). Serta, ada 357 lintas angkutan penyeberangan, dengan 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis, yang dilayani oleh 427 kapal (PT ASDP, 2023).

"Supaya lebih fokus dan anggaran tersendiri mengurusi transportasi sungai, danau dan penyeberangan, maka diperlukan Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan," ucap Djoko.

"Yang terjadi tetap eselon 2 beralih dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Perhubungan Laut. Anggaran tidak berubah, maka hanya bisa membenahi transportasi di Danau Toba. Sementara angkutan sungai terabaikan, lantaran minim anggaran. Padahal angkutan sungai bisa digunakan untuk limpahan logistik yang selalu terfokus di jalan raya ke angkutan sungai," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigas. Utamanya dalam mencari penyebab kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya.

Hasil investigasi akan menjadi acuan dalam memastikan keselamatan angkutan penyeberangan kedepannya.

“Keselamatan penyebrangan adalah prioritas utama. Karena itu, saya sudah menginstruksikan KNKT untuk melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan dan berkomitmen untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa,” ungkap Menhub Dudy dalam keterangannya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat baru sebagian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan. 29 diantaranya selamat dan 6 lainnya meninggal dunia.

Seperti diketahui, data awal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya membawa sebanyak 53 orang, ditambah awak kapal berjumlah 12 orang. Adapun total kendaraan yang diangkut berjumlah 22 unit.

“Hingga malam ini, korban selamat yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan berjumlah 29 orang, sementara yang meninggal 6 orang. Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bagi keluarga korban dan bagi korban yang selamat, saya berdoa semoga segera diberikan kesembuhan,” kata Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Jumat, 4 Juli 2025.