Panel Surya Bisa Jadi Andalan Listriki Desa Wilayah Terpencil

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah terkait listrik desa (lisdes) menjadi cara untuk mencapai energi berkeadilan dan kemandirian energi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Pengamat Energi M. Taufik Toha, menjelaskan secara teknis capaian elektrifikasi nasional saat ini sudah mendekati sempurna. Pemerintah dengan motor penggerak Kementerian ESDM pun diminta untuk mengebut pengerjaan program listrik desa tersebut.

“Listrik desa kita sekarang sudah bagus, sudah 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga terlistriki juga mencapai 91 persen,” ujar Taufik, Rabu (22/10/2025).

Ia pun mendorong pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan untuk mengaliri listrik di desa dan tidak lagi menggunakan energi fosil. Energi baru terbarukan tersebut juga bisa disesuaikan dengan karakteristik sumber energi di masing-masing daerah.

“Panel surya lebih memungkinkan, karena Indonesia ini tropis. Sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Energinya bisa disimpan di baterai untuk digunakan malam hari. Itu paling efisien untuk desa di hutan atau daerah terpencil,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, kebijakan listrik desa dinilai Taufik berhasil menjadi tonggak menuju swasembada energi nasional. Pemerintah tak hanya menargetkan pemerataan akses listrik, tetapi juga menciptakan keadilan energi yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan program Listrik Desa untuk periode 2025-2029. Dengan target elektrifikasi untuk 5.758 desa, dengan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga.

Target ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang dituangkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, program Listrik Desa diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

"Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025-2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Upaya melistriki daerah 3T yang umumnya memiliki kondisi akses yang menantang, dilakukan dengan mengombinasikan sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN, dengan solusi off grid bagi daerah terpencil.

Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan. Terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pakar Kebijakan Publik Andries Lionardo, mengatakan program listrik desa menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Kebijakan listrik desa ini sangat baik sekali dan sangat pro-desa. Sekarang ini kan era teknologi informasi, era big data, dan era digitalisasi. Tanpa aliran listrik, kekuatan energi di desa tidak akan tumbuh,” kata Andries.

Ia menilai ketersediaan listrik yang merata membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di pedesaan. Di Sumatra Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

Dari 11 desa tersebut, 7 desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

“Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi. Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Coba lihat jalan-jalan desa, gedung sekolah, semua butuh listrik yang kuat dan pencahayaan yang terang supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan menjaga kesehatan matanya,” ujarnya.

Menurut Andries, efek domino dari program listrik desa sudah terlihat dari meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik.

“Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan,” katanya.