Menteri Ara Bongkar Kontribusi Sektor Perumahan ke Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Ara menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," papar dia.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo yang turut hadir dalam kunjungan Menteri PKP, mengatakan bahwa Badan Bank Tanah berkomitmen penuh untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Deputi Ari.

Deputi Ari juga menyampaikan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelas dia.

Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pembangunan perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Ha. PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun pilot rumah yang sustainable.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang nakal. Usai menerima aduan dari warga Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) yang berlokasi di Jalan Ungaran, Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kota Semarang.

Akibat pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial akibat sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan secara langsung oleh Maruarar alias Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera dan Perwakilan BTN Kota Semarang.

Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni. Lantaran dibangun di sisi jurang dan menemukan bahwa banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya, serta pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Guna menyelesaikan masalah perumahan yang dihadapi warga perumahan yang telah berlarut-larut selama 6 tahun terakhir itu, Menteri PKP langsung menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Aziz Andriansyah, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Ia juga memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Bahan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," serunya.

Pada saat berdialog dengan warga perumahan dan Bupati Semarang dan perbankan, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR PKP di Nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

Adapun berdasarkan pengaduan warga di Perumahan Punsae yang diterima Kementerian PKP, ditemukan bahwa para pemilik rumah hingga kini belum menerima sertifikat. Penduduk juga dibayang-bayangi ancaman tanah longsor, utamanya ketika hujan turun karena aliran air yang cukup deras.