Melihat Canggihnya Pengelolaan Sampah di Bekasi

Liputan6.com, Jakarta Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah metropolitan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Timbulan sampah yang terus meningkat setiap harinya membebani Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Burangkeng yang kini telah memasuki kondisi overload.

Situasi ini menuntut solusi yang tidak hanya konvensional seperti penimbunan, melainkan pendekatan transformatif berbasis pengurangan sampah dari sumber dan penerapan teknologi pengolahan modern.

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia. Tujuannya adalah mendorong reformasi tata kelola sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa, Kabupaten Bekasi menghasilkan timbulan sampah sekitar 1.680 ton per hari, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024.

Sayangnya, distribusi layanan angkutan sampah yang disediakan pemerintah maupun swasta masih belum merata. Ditambah dengan keterbatasan lahan TPA dan belum optimalnya fasilitas pengolahan, kondisi ini memicu pencemaran lingkungan dan konflik sosial di sekitar TPA sampah Burangkeng.

Meskipun Kabupaten Bekasi telah memiliki payung hukum seperti Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan, implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan.

Mulai dari persoalan kelembagaan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga minimnya partisipasi masyarakat. Di sinilah peran strategis ISWMP menjadi penting, untuk menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis kolaborasi. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah. “Program ISWMP bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang perubahan cara pandang kita terhadap sistem pengelolaan sampah. Ketika TPST menjadi bagian dari sistem yang terhubung dari kebijakan hingga kebiasaan masyarakat, maka kita tidak sekadar mengelola sampah, tapi sedang merawat masa depan bersama,” ujarnya.

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) hadir sebagai solusi menyeluruh untuk reformasi pengelolaan sampah—tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membenahi sistem layanan dari hulu hingga hilir.

Implementasi ISWMP Fokus pada 5 Pilar Utama

• Penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta penguatan regulasi lewat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
• Peningkatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
• Perkuatan kelembagaan pengelolaan sampah agar lebih efektif.
• Pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem penarikan retribusi pengelolaan sampah.
• Pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi, seperti TPST Kertamukti.

Kelima pilar ini dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi mewujudkan tata kelola persampahan yang modern dan berkelanjutan. RISPS berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menetapkan arah pembangunan infrastruktur, kerangka kebijakan, dan proyeksi pembiayaan jangka panjang. Regulasi daerah yang kuat menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem ini. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan pendampingan teknis juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan sistem kelembagaan yang tangguh, implementasi di lapangan dapat berlangsung efektif dan konsisten.

Keberlanjutan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. ISWMP turut mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, mulai dari analisis biaya operasional hingga simulasi tarif retribusi yang sesuai kemampuan masyarakat.

Pembangunan TPST Kertamukti menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan pendekatan ini. TPST ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai contoh penerapan teknologi pengolahan modern yang mampu menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun lingkungan, dan dapat direplikasi di wilayah lain. 

Dengan kombinasi lima pilar tersebut, Kabupaten Bekasi mulai menunjukkan hasil yang signifikan: sistem pemilahan sampah dari sumber mulai terbentuk, rantai layanan pengangkutan sampah semakin tertata, kolaborasi dengan sektor swasta menguat, dan proses pengolahan kini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari material daur ulang serta produksi energi alternatif seperti RDF (Refuse Derived Fuel).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti, yang berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Dibangun di atas lahan seluas 6.000 m², fasilitas ini beroperasi enam hari dalam seminggu dan mampu mengolah hingga 50 ton sampah per hari, setara dengan kebutuhan layanan bagi sekitar 80.000 jiwa—atau 100% dari kapasitas desainnya.

TPST Kertamukti menghasilkan dua produk utama yaitu Refuse Derived Fuel (RDF), yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam industri; dan Material Daur Ulang (MDU), yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Fasilitas ini juga mencatat capaian penting dalam efisiensi pengelolaan: hanya sekitar 11% residu dari total berat sampah yang masuk tersisa untuk dikirim ke TPA Burangkeng—sudah mendekati target Key Performance Indicator (KPI) TPST yaitu maksimal 12%. Untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp260 ribu per ton sampah, menunjukkan efisiensi biaya dalam pengolahan yang sudah melalui proses mekanis dan biologis.

Kehadiran TPST Kertamukti merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem “kumpul–angkut–buang” menjadi pendekatan “kurangi–olah–guna”. Melalui proses pemilahan dan pengeringan, sampah bernilai rendah dapat dikonversi menjadi RDF, yang sangat dibutuhkan sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil di sektor industri. Sebagai bentuk kolaborasi konkret, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indocement untuk pemanfaatan RDF sebagai pengganti sebagian kebutuhan batu bara dalam proses produksinya.

Namun, keberhasilan TPST ini tidak hanya bergantung pada teknologi. Kualitas sampah yang masuk menjadi faktor penentu utama. Pemilahan dari sumber—memisahkan antara sampah organik, daur ulang, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan jenis lainnya—sangat membantu efisiensi proses pengolahan, menjaga performa mesin, dan menekan biaya operasional.

TPST Kertamukti kini menjadi contoh nyata pengelolaan sampah terpadu yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan, serta dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Transformasi sistem pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilannya. Masyarakat sebagai produsen sampah memiliki peran penting dalam melakukan pemilahan sejak dari rumah dan membayar retribusi secara rutin.

Di sisi lain, dunia usaha turut berperan sebagai pengguna dan pembeli produk olahan sampah seperti RDF dan material daur ulang. Pemerintah sendiri terus berupaya menjaga keberlanjutan sistem melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan yang berkelanjutan, serta edukasi publik.

Kabupaten Bekasi telah menunjukkan langkah konkret melalui kolaborasi lintas sektor dalam Program ISWMP. Ini membuktikan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah bukan sekadar wacana, tetapi kenyataan yang dapat dicapai melalui inovasi teknologi, tata kelola yang baik, dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan. TPST Kertamukti menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan sistemik ISWMP—menggabungkan aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, dan sosial—untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Kini saatnya setiap individu mengambil peran. Mulailah dari rumah: pilah sampah dengan benar, bayar retribusi tepat waktu, dan awasi bersama kualitas layanan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Karena masa depan pengelolaan sampah bukan hanya tentang teknologi—tetapi juga tentang kesadaran, kepedulian, dan komitmen kolektif dari kita semua.