Koperasi Pedagang Beras Cipinang Bantah Oplos Beras SPHP

Liputan6.com, Jakarta Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KPPIBC), Zulkifli Rasyid, menegaskan bahwa anggotanya tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Terlebih lagi, saat ini beras SPHP sudah tidak lagi disalurkan melalui pasar induk.

Menurutnya, beras SPHP hanya disalurkan melalui kios-kios di luar pasar induk, serta sebagian melalui pasar ritel modern.

"Supaya tahu, SPHP itu tidak disalurkan melalui pasar induk. Dia lewat ritel, pasar-pasar luar," ujar Zulkifli saat ditemui Liputan6.com di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Senin (14/7/2025).

Karena distribusinya tidak melalui pasar induk, Zulkifli menegaskan tidak mungkin anggotanya bisa mengoplos beras SPHP, baik dengan mencampurnya menggunakan beras premium, maupun dengan mengemas ulang menggunakan label berbeda.

“Beras ini saja tidak disalurkan ke pasar induk, bagaimana mungkin kami mau mengoplos? Dan kami tahu pasti bahwa itu adalah beras subsidi dari pemerintah.

Modalnya Rp12.500, dijual Rp11.000 oleh pemerintah. Kami tahu, kami tidak akan melakukan hal itu. Kami juga takut, kami paham peraturan, dan kami sudah diwanti-wanti,” tegasnya.

Sudah Laksanakan Aturan

Zulkifli mengaku telah beberapa kali dimintai keterangan oleh Satgas Pangan Polri. Pihak koperasi diminta tidak mengemas ulang atau mengoplos beras SPHP. Arahan ini pun ia teruskan kepada seluruh pedagang di PIBC.

“Intinya, saya sudah wanti-wanti. Jangan pernah melakukan itu. Silakan jika barang itu tersedia, silakan jual, tapi jangan pernah mengganti karung atau memindahkan karung. Itu sudah saya tekankan ke anggota koperasi PIBC,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya dugaan bahwa 80 persen beras subsidi dalam program SPHP telah dioplos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp2 triliun per tahun.

Amran menyebut bahwa persoalan ini sudah dalam penanganan Satgas Pangan Polri. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa sekitar 80 persen beras SPHP yang disalurkan telah dioplos menjadi beras premium dan dijual dengan harga lebih tinggi.

“Satgas Pangan sudah turun tangan. Ini menarik. Menurut laporan dari lapangan, pengakuan dari mereka yang diselidiki, 80 persen beras SPHP dioplos,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Modus Pengoplosan

Amran menjelaskan bahwa pengoplosan dilakukan setelah beras SPHP sampai ke kios. Hanya sekitar 20 persen yang benar-benar dijual sebagaimana mestinya, sedangkan sisanya dioplos menjadi beras premium.

Ia juga menghitung potensi kerugian negara akibat selisih harga antara beras subsidi dan beras premium.

“Contohnya, harga pemerintah ini kan diskon. Subsidi Rp1.500 sampai Rp2.000. Setelah diserahkan ke kios, tidak ada instrumen untuk mengontrol. Yang dipajang hanya 20 persen, sisanya dioplos jadi premium, naik Rp2.000. Kalau ada 1,4 juta ton (stok beras subsidi), dikalikan 80 persen, itu sekitar 1 juta ton. Dikalikan selisih harga Rp2.000, maka potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun,” bebernya.

Amran juga menduga adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses pendistribusian SPHP, yang seolah-olah mendorong beras ini diguyur ke pasar, meski tidak sesuai ketentuan.

“Tidak mungkin pedagang bisa mengatur itu sendiri. Yang tidak lagi mendapat SPHP, dia bicara. Tapi ini seolah-olah disokong oleh pihak tertentu. Seakan-akan dia mengamati dan menyetujui bahwa SPHP memang dibutuhkan,” jelasnya.

Yang lebih mengherankan, menurut Amran, permintaan akan beras SPHP justru muncul ketika stok beras di pasaran sedang tinggi. Sebagai contoh, stok beras di Cipinang saat itu melebihi rata-rata harian.

“Yang menarik, SPHP diturunkan pada saat panen raya. Coba cek datanya. Di Rakortas, kami sudah jelaskan. Ini tidak boleh terjadi. Saat panen raya, SPHP malah diguyur. Di Cipinang saja stoknya sudah mencapai puncak, 50.000 ton per hari, tapi tetap diguyur SPHP,” tutupnya.