Harga Batu Bara Anjlok, Bahlil Setuju Pemegang Izin Tambang Dievaluasi Tiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Komisi XII DPR RI, untuk mengevaluasi aturan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi pemegang izin pertambangan mineral dan batubara.

DPR mengusulkan mengembalikan masa berlaku RKAB menjadi 1 tahun, dari sebelumnya berlaku selama 3 tahun. Peninjauan dilakukan dengan menyelaraskan kondisi pasar. Sehingga menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan industri, dan stabilitas harga. 

Bahlil mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengatasi dampak negatif terhadap harga komoditas dan penerimaan negara.

"Tata kelola pertambangan harus diperbaiki, baik komoditas batu bara maupun mineral. Khususnya untuk komoditas batubara harganya saat ini sedang anjlok akibat kelebihan pasokan," kata Bahlil dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

Meski total konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8-9 miliar ton, Bahlil merinci volume yang diperdagangkan hanya 1,2-1,3 miliar ton.  Indonesia berkontribusi sangat besar dalam perdagangan tersebut, dengan produksi ekspor batu bara berada di kisaran 600-700 juta ton. Sehingga hampir 50 persen pasokan batubara dunia berasal dari Indonesia.

RKAB Terlalu Longgar 

Kelebihan pasokan ini terjadi akibat RKAB yang disetujui terlalu longgar dan tidak mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan produksi. 

"Akibat persetujuan RKAB jor-joran per tiga tahun, kita kesulitan menyesuaikan volume produksi batu bara dengan kebutuhan dunia, sehingga harga terus tertekan," imbuh Bahlil.

Menurut dia, anjloknya harga batubara tidak hanya memberatkan para penambang, tetapi juga menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya meninjau ulang aturan RKAB tiga tahunan.

"Penambang yang punya tambang harganya, mohon maaf sangat susah, PNBP kita pun itu turun akibat kebijakan yang kita buat bersama yakni membuat RKAB 3 tahun," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia, atau Indonesian Crude Price (ICP) di angka USD 60-80 per barel dalam RAPBN 2026.

Usulan itu disampaikan atas dasar realisasi ICP Januari-Mei 2025 sebesar USD 70,5 per barel. Dengan rata-rata ICP Mei 2025 sebesar USD 62,75 per barel, dan Juni 2025 sebesar USD 69,33 per barel.

Bahlil mengatakan, asumsi harga minyak mentah Indonesia tersebut sudah turut mempertimbangkan ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Seperti diketahui, sekitar 30 persen suplai minyak dunia berasal dari kawasan tersebut.

"Ketika terjadi gejolak politik yang ada di Timur Tengah, itu berdampak sampai pernah angka tembus di atas USD 80 per barel," ujar Bahlil dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Selain itu, dia menambahkan, usulan ICP di RAPBN 2026 juga mempertimbangkan perkiraan harga minyak dunia dari kementerian energi negara lain, yang berada di kisaran USD 55-68 per barel.

"Ini terjadi karena pertama, sekalipun terjadi perang, supply and demand itu pasti akan mempengaruhi harga minyak dunia. Sekarang di beberapa negara terjadi oversupply," ungkap dia.

"Sementara permintaan itu landai, karena memang terjadi pertumbuhan ekonomi global yang tidak terlalu menggembirakan. Bahkan terjadi koreksi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi global," dia menekankan.

Di sisi lain, Bahlil juga menetapkan target produksi minyak siap jual, atau lifting minyak dalam RAPBN 2026 berada di kisaran 605-610 ribu barel per hari.

"Kami mengusulkan kepada Komisi XII, lifting minyak bumi kita rencanakan sekitar 605-610 ribu barel per day," kata Bahlil.

Bahlil menceritakan, target lifting minyak dalam APBN tiap tahunnya terus meningkat. Mulai dari 580 ribu barel per hari pada APBN 2024, menjadi 605 ribu barel per hari dalam APBN 2025.

"Dengan melihat perkembangan yang ada, hasil kerja keras kita semua, Alhamdulillah Insya Allah bisa kita menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak kita sampai 605 ribu barel di akhir Desember 2025," imbuhnya.

Meskipun begitu, ia menyebut target lifting tahun depan tidak akan mudah, lantaran pihaknya harus tetap menjaga penurunan produksi. Namun, Bahlil tetap berpegang pada proyeksi penambahan minyak bumi (incline) sebesar 10-15 persen pada tahun depan.

"Saya harus jujur menyampaikan, bahwa fundamental kita untuk menuju 2026, ini butuh konsentrasi dan kerja ekstra. Di 2026, di samping kita berusaha untuk menaikan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada," tutur dia.