Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Sri Mulyani Pastikan APBN Dikelola Hati-Hati

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Indonesia terus bersikap waspada dengan berbagai risiko global yang berdampak pada perekonomian nasional.

Sri Mulyani bertemu dengan First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) Gita Gopinath dan membahas sejumlah hal penting terkait ekonomi Indonesia dan dunia. Ia menyampaikan hal itu melalui akun instagram resminya @smindrawati, ditulis Sabtu (21/6/2025).

"Dalam situasi gejolak perekonomian global saat ini dengan kondisi disrupsi rantai pasok, kebijakan suku bunga higher for longer yang masih terjadi, risiko inflasi tinggi serta pelemahan ekonomi dunia, menjaga pertumbuhan ekonomi masing-masing tetap baik menjadi tantangan besar bagi seluruh negara di dunia begitu juga untuk Indonesia,” tulis dia seperti dikutip dari akun instagram resminya @smindrawati.

Sri Mulyani juga menyebutkan Indonesia terus bersikap waspada dengan berbagai risiko global yang berdampak pada ekonomi nasional.

"APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana, daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga,” tulis dia.

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia juga menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% sesuai UU APBN. “Selain itu, Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN,” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan agar pembangunan Indonesia bisa terus berjalan meski di tengah tantangan-tantangan yang tidak mudah.”Kita optimis, namun tetap waspada. Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi geopolitik global yang semakin memanas, khususnya pecahnya konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Menurutnya, perkembangan ini membawa dampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.

"Situasi kondisi global dan nasional geopolitik yang sayangnya situasinya tidak membaik dengan terjadinya perang yang sekarang ini berlangsung makin sengit antara Israel dan Iran," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 917/6/2025).

Menkeu mengatakan, konflik Israel–Iran yang memasuki hari ketiga disebut telah mengguncang pasar global. Salah satu dampak paling cepat terasa adalah melonjaknya harga minyak dunia. Pada hari pertama pecahnya perang, harga minyak jenis Brent naik drastis lebih dari 8 persen.

"Pecahnya perang Israel dengan Iran dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8 persen, yang tadinya pada kisaran USD70 bahkan dibawah USD70 untuk Brent itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai USD78 per barel, naik hampir 9 persen meskipun sekarang mengalami koreksi di USD75 per barel," jelasnya.

Menurut Menkeu, kenaikan harga minyak ini bukan sekadar angka di pasar komoditas, melainkan bisa membawa efek domino terhadap berbagai aspek perekonomian mulai dari inflasi global, tekanan nilai tukar, kenaikan suku bunga, hingga arus modal (capital flow) yang bisa berbalik arah dari negara berkembang.

"Inilah yang sedang akan terus kita hadapi, menghadapi geopolitik yang terus meruncing," ujarnya.

Ia juga menyoroti dinamika lain yang turut menciptakan ketidakpastian, yakni hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Meskipun tensi konflik dagang sempat mereda seiring upaya negosiasi dari kedua pihak, belum tercapainya kesepakatan tetap menjadi faktor ketidakpastian yang harus diperhitungkan.

"Hubungan antara Amerika dengan RRT dari sisi ketegangan perdagangan agak sedikit menurun tensinya dengan adanya inisiatif kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi, meskipun sampai hari ini belum tercapai persetujuan sehingga ini masih menimbulkan ketidakpastian," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyinggung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan kesepakatan dagang bilateral (trade deal) dengan Inggris. Hal ini terjadi bersamaan dengan kebijakan tarif AS yang rencananya akan diterapkan kepada lebih dari 60 negara di dunia.

"Namun yang baru mengalami atau mendapatkan persetujuan dari sisi kebijakan perdagangan bilateral baru satu negara yang secara official diumumkan Presiden Trump," ujarnya.

Menkeu mengingatkan bahwa waktu menuju batas negosiasi 90 hari yang akan jatuh pada bulan Juli semakin dekat. Kondisi ini membuat pasar global tetap berada dalam mode waspada tinggi.