Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia.
Menurutnya, tarif sebesar 32 persen itu akan berpengaruh langsung terhadap daya saing dan performa ekspor sektor kelautan Indonesia, terutama komoditas perikanan yang selama ini banyak ditujukan ke pasar AS.
"Dari sektor perikanan Potensi ekonominya tidak kurang dari USD200 miliar valuasinya Tapi Indonesia Ekspornya baru rata-rata di USD5,5 miliar dan itu pun yang terbesar arahnya adalah ke Amerika," kata Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Selasa (15/7/2025).
Ia menyebut kebijakan perdagangan tersebut sebagai bentuk tekanan yang harus diantisipasi dengan langkah cerdas dan strategis.
Amerika Serikat diketahui telah menerapkan sistem perdagangan resiprokal sebagai respons terhadap berbagai ketidakseimbangan dagang.
Tarif tinggi ini dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap negara-negara yang memberlakukan hambatan dagang terhadap produk Amerika.
"Dengan situasi perdagangan Amerika yang sekarang ada sistem kebijakan resiprokal makanya akan berdampak juga kepada kita," ujarnya.
Perlu Melakukan Evaluasi Ketergantungan Pasar terhadap AS
Menurut Trenggono, Indonesia perlu mengevaluasi ketergantungan terhadap pasar tertentu dan memperkuat diplomasi dagang dengan negara lain selain Amerika Serikat.
"Kemudian potensi Eropa Potensi Cina di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau kita tidak mampu bisa berbuat banyak untuk mengambil potensi itu untuk kepentingan ekonomi kita yang lebih baik," ujarnya.
DPR Yakin Pemerintah RI Mampu Nego Tarif dengan AS
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir angkat bicara soal kebijakan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat untuk Indonesia. Adies berharap pemerintah mampu bernogosiasi ulang agar tarif bisa turun.
"Kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Adies menyebut kenaikan tarif tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah, meski demikian ia optimis Indonesia akan mampu melewati tantangan tersebut.