Bulog Perumahan Bisa Tekan Harga Rumah Subsidi Lebih Murah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan badan khusus yang menjadi offtaker rumah subsidi, semacam Perum Bulog. Ia mengklaim hitungannya menunjukkan bahwa konsep ini bisa membuat harga jual rumah subsidi jadi lebih murah.

Fahri menjelaskan, saat ini pengembang kerap kesulitan menjual rumah subsidi. "Bulog Perumahan" digadang-gadang mampu menjadi pemeran kunci untuk menyerap rumah subsidi tersebut, sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Konsepnya serupa dengan Perum Bulog yang menyerap komoditas seperti beras dan jagung.

"Ya seperti Bulog juga, dia mengambil gabah dari petani, ya sama, ini juga mengambil dari produsen-produsen perumahan, yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah," kata Fahri di Kementerian BUMN, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Harga Lebih Murah 

Fahri mengungkapkan, unsur subsidi pada rumah yang diserap "Bulog Perumahan" ini berasal dari harga tanah, bukan lagi subsidi berbasis cicilan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini. Fahri menghitung, harga jual rumah subsidi nantinya bisa lebih murah ketimbang harga saat ini.

"Elemen subsidinya kita pindahkan dari subsidi cicilan kepada subsidi tanah, (harga rumah subsidi) akan jauh lebih murah," tegasnya.

Meski demikian, Fahri menyatakan bahwa saat ini disepakati untuk lebih dahulu mendalami usulan tersebut, termasuk mencari contoh terbaik di seluruh dunia.

"Tadi terus terang kami sepakat bahwa kita akan mendalami dulu. Nanti antara tim kita perkuat dulu untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia, sehingga kita bisa nanti tentu dengan izin Presiden ini bisa mulai dijalankan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memang telah mengusulkan pembentukan semacam Bulog di sektor perumahan. Hal ini telah disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Fahri menjelaskan, perlu ada badan khusus atau perusahaan yang menjadi offtaker dari rumah subsidi yang dibangun pengembang. Konsepnya tak jauh berbeda seperti Perum Bulog yang menyerap hasil panen petani lokal.

"Tinggal rumah, nih, rumah ini belum ada Bulog-nya, sehingga saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini," kata Fahri di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Fahri menyebut, perusahaan konstruksi kerap kebingungan menjual rumah subsidi. Padahal, angka backlog perumahan disebut mencapai 10-15 juta unit. Untuk itu, diperlukan badan khusus yang menyerap langsung sebelum disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

"Karena apa pun harus ada offtaker, supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak perlu pusing. Katanya backlog ada 10 sampai 15 juta, tapi kok mesti pemasaran, kok mesti jungkir balik menjual, susah segala macam. Ini kan pasti ada masalah," ucapnya.

"Nah, masalahnya dalam usulan saya itu adalah hadirnya sebuah Bulog perumahan yang tentu nanti berasal dari BUMN yang ada," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan setidaknya ada dua permasalahan utama berkaitan dengan rumah subsidi:

Persoalan Tanah atau Lahan: Ini erat kaitannya dengan harga tanah tempat dibangunnya rumah subsidi.

Penyerapan (Offtaker): Mengacu pada banyaknya rumah subsidi yang baru terjual setelah dibangun cukup lama.

"Mungkin teknisnya nanti akan kita bahas, tapi yang penting Pak Erick sudah tahu dulu bahwa inti dari problem perumahan itu, salah satunya adalah setelah tanah, itu adanya offtaker," sebutnya.