Bujangan Bergaji Pas-pasan Kini Bisa Punya Rumah dan Rusun Subsidi Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan, rumah dan rusun (rumah susun) subsidi di Meikarta untuk para masyarakat yang belum menikah dan berpenghasilan rendah.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Pahala Nainggolan mengatakan, Rumah susun subsidi yang akan dibangun memiliki luas unit sekitar 27 meter persegi dan 37 meter persegi.

“Kalau rumah subsidi, teman-teman bujangan di Jakarta dengan penghasilan di bawah Rp12 juta itu boleh. Kalau sudah berkeluarga, batasnya di bawah Rp14 juta,” jelas Pahala usai audiensi dengan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (21/1/2026).

Ia menguraikan, pemberian subsidi sudah ada skemanya sendiri. Yakni, bunga KPR tetap di angka 5 persen, karena sebagian bunga ditanggung negara.

“Kalau beli rumah subsidi, bunga pasar bisa 10 sampai 11 persen, tapi negara menanggung selisihnya sehingga masyarakat cukup bayar 5 persen,” katanya.

Menurut Pahala, hasil klarifikasi dengan KPK hari ini akan membuat pengembang semakin yakin untuk merealisasikan rencana pembangunan rumah susun subsidi di lahan seluas 20 hektare. Proyek ini direncanakan terdiri dari 36 tower dengan potensi mencapai sekitar 100 ribu unit rumah susun.

“Jawabannya sama dari KPK, tidak ada masalah hukum. Itu yang membuat pengembang, bank, dan calon pembeli jadi yakin,” ujarnya.

Selain rumah subsidi, Pahala juga menyinggung program bedah rumah yang mengalami lonjakan signifikan. Tahun ini, jumlah rumah tidak layak huni yang akan direnovasi naik dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit, dengan bantuan Rp20 juta per rumah.

“Karena angkanya naik hampir 10 kali lipat, risikonya besar. Itu sebabnya kami minta KPK ikut melihat sistemnya supaya tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan,” tegasnya.

Ke depan, Kementerian PKP akan terus memfasilitasi pengembang swasta agar pembangunan rumah subsidi, termasuk rumah susun untuk bujangan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa segera terealisasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa status kawasan Meikarta saat ini sudah clear and clean. Penegasan ini disampaikan KPK saat menerima audiensi dari jajaran Kementerian PKP guna membahas pencegahan korupsi dalam percepatan program-program strategis.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan dari sisi penindakan yang dilakukan KPK, status Meikarta dapat dipastikan aman secara hukum. Selain itu, pihaknya juga berfokus pada upaya mitigasi dan pencegahan korupsi agar seluruh program di Kementerian PKP berjalan transparan dan akuntabel.

“Artinya, dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan, status Meikarta adalah clear and clean,” tegasnya usai audiensi dengan Kementerian PKP, di KPK, Rabu (21/1/2026).

Budi menjelaskan, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan kawasan Meikarta. Ia menegaskan bahwa perkara suap izin pembangunan Meikarta yang pernah ditangani KPK telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Perkara tersebut sudah inkrah dan dalam perjalanan penyidikannya KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta,” ujarnya.

KPK pun menyatakan mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalkan aset-aset yang ada agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dukungan tersebut diberikan sepanjang program dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip anti-korupsi.

“KPK tentu mendukung penuh upaya-upaya pemerintah untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak,” tutup Budi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan persiapan lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang. Ada dua titik yang akan menjadi lahan pembangunan

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kedua titik lahan masing-masing seluas 10 hektare. Rencananya, pembangunan 18 tower akan berjalan di kedua lahan.

"Karena nanti itu kalau 10 hektare bisa (bangun) 18 tower ya,” katanya saat mengunjungi dua titik lahan tersebut, di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Maruarar menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan rencana tersebut dengan regulasi. Agar, segala fasilitas yang diinginkan bisa terbangun bersama.

“Nanti kita cek aturannya bisa berapa ke atas. Satu tower bisa berapa unit ya, sehingga sedapat mungkin fasilitas itu juga ada di tempat itu,” ungkapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2026.

Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.