Bea Keluar Emas hingga 15 Persen, Pemerintah Ingin Suplai Emas Tetap di Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menyepakati besaran bea keluar emas mulai dari 7,5 persen hingga 15 persen sebagai langkah memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi komoditas emas. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU APBN 2026 dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan segera terbit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem emas yang lebih kuat di dalam negeri.

“Selain kami dorong untuk hilirisasi, untuk smelter, kami juga melihat ekosistem untuk bullion bank yang sudah mulai terbangun, dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya, tetapi kita perlu ciptakan lebih banyak likuiditas emas di dalam negeri,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (17/11/2025).

Febrio mengungkapkan permintaan emas oleh masyarakat, khususnya melalui PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI), saat ini sangat tinggi. Namun ketersediaan emas di pasar domestik justru terbatas. Padahal Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar nomor empat di dunia.

Melalui kebijakan bea keluar ini, pemerintah berharap suplai emas tidak terlalu banyak keluar dari Indonesia dan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Febrio menjelaskan, penerapan bea keluar emas juga bertepatan dengan momentum meningkatnya harga emas global. Lonjakan harga komoditas ini dinilai dapat memberikan potensi tambahan pemasukan bagi negara.

“Harga emas internasional melonjak mencapai lebih dari 4.000 dolar AS per troy ons di kuartal IV 2025,” tuturnya.

Rancangan PMK tersebut akan berlaku bagi berbagai jenis olahan emas, mulai dari dore, granul, cast bars, hingga minted bar. Pemerintah merancang tarif progresif agar industri terdorong melakukan hilirisasi dan menangkap potensi windfall profit dari harga emas yang sedang tinggi.

Dalam mekanismenya, tarif bea keluar akan menyesuaikan pergerakan harga emas dunia sehingga penerapan kebijakan tetap adaptif.

Pada harga emas internasional di kisaran 2.800–3.200 dolar AS per troy ons, pemerintah akan menerapkan bea keluar sebesar 12,5 persen untuk produk dore dan granules, 10 persen untuk cast bars, serta 7,5 persen untuk minted bars.

Sementara ketika harga emas menembus level di atas 3.200 dolar AS per troy ons, tarifnya meningkat menjadi 15 persen untuk dore dan granules, 12,5 persen untuk cast bars, dan 10 persen untuk minted bars.

“Semakin hilir produknya, semakin rendah bea keluarnya, sehingga kita meng-incentivise terjadinya hilirisasi,” jelas Febrio.

Dengan skema ini, pemerintah berharap industri emas nasional semakin kompetitif, suplai emas bertahan di dalam negeri, dan nilai tambah hilirisasi dapat dinikmati masyarakat luas. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di dunia.