Menkeu Purbaya Sebut APBN Masih Aman, Belum Bahas Perppu Defisit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengatakan pemerintah hingga saat ini belum melihat kebutuhan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait peningkatan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 Dia menuturkan, kondisi anggaran negara saat ini masih dalam batas aman meski pemerintah tetap memantau perkembangan harga komoditas global, terutama harga minyak yang dapat memengaruhi beban anggaran.

“Itu belum kelihatan sampai sekarang, karena anggarannya masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi enggak langsung semata-mata Perpu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah masih memantau perkembangan harga berbagai komoditas karena kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Beberapa komoditas lain juga dapat mengalami kenaikan harga yang berdampak pada penerimaan.

"Kalau minyak naik, batu bara naik, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa? Kenaikan beban, anggarannya. Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil,” tuturnya.

Purbaya menambahkan, selama kondisi tersebut belum stabil pemerintah belum dapat menentukan langkah kebijakan yang lebih jauh terkait perubahan aturan fiskal.

"Jadi kita belum kelihatan sampai sekarang, tapi rasanya anggaran cukup bisa bertahan. Kecuali naiknya tinggi sekali ya," ia menambahkan.

Ia menegaskan penerbitan Perpu yang memungkinkan defisit APBN melampaui batas hanya akan dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi krisis ekonomi.

Ia menjelaskan, indikator krisis yang dimaksud adalah ketika perekonomian mengalami resesi dan berbagai upaya kebijakan tidak mampu lagi mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonominya sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian,” jelasnya.

Purbaya menegaskan hingga saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi normal sehingga kebijakan luar biasa seperti penerbitan Perpu belum diperlukan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 sebesar 0,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp 135,7 triliun.

Adapun, defisit kesinambungan primer tercatat Rp 35,9 triliun. Realisasi belanja negara pada Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun atau setara 12,8% dari pagu APBN.

"Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya saat konferensi pers APBN kita, Rabu (11/3/2026).

Purbaya memaparkan, penerimaan negara pada Februari 2026 telah terkumpul Rp 358 triliun dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini. Dari penerimaan pajak pada Februari 2026 capai Rp 290 triliun. Adapun, penerimaan dari sektor cukai tercatat sebesar Rp 44,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 68 triliun. 

Menurut Purbaya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Meski demikian, berdasarkan data terbaru, ia menyebutkan kinerja cukai telah kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7% secara tahunan (yoy).

Purbaya menjelaskan, sejak awal tahun APBN selalu defisit karena pemerintah terus mendorong belanja negara sepanjang awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Kenapa tahun ini defisit karena desain APBN kita defisit, karena kita dorong belanja lebih besar sejak awal tahun,” tutur Purbaya.

Sebelumnya,Menkeu Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia relatif lebih solid dibandingkan dua negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Malaysia, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu masih berada di bawah keduanya.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun lalu tercatat sebesar 5,17%, sementara Vietnam mencapai 8,02%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,11%.

"Tapi lihat defisitnya berapa? Indonesia 2,29% dari PDB, Vietnam 3,60% dari PDB, Malaysia 6,41% dari PDB. Jadi, dia bayar pertumbuhan dengan ongkos yang besar sekali dibandingkan kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Purbaya, rasio defisit terhadap PDB Malaysia dan Vietnam melampaui batas standar kehati-hatian fiskal internasional yang berada di level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Indonesia dinilai mampu menjaga rasio tersebut tetap di bawah ambang batas 3%.

"Jadi, kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga, jadi kita lebih jago dari negara-negara itu," ujar dia.

Ia menegaskan, pemerintah tetap berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian fiskal. Saat perekonomian melemah, pemerintah tetap memberikan stimulus, namun disiplin anggaran tetap dijaga.