Afrika Hadapi Kesenjangan Pembiayaan, Sri Mulyani Kasih Contoh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti negara-negara di kawasan Afrika, yang masih berhadapan dengan masalah kesenjangan pembiayaan untuk modal pembangunan. 

Hal itu didapatnya saat mengikuti Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) di Zimbali, Afrika Selatan. Khususnya saat menghadiri dua sesi utama yang membahas hambatan pembangunan di kawasan Afrika, serta pembiayaan berkelanjutan. 

Menurut dia, salah satu hambatan yang dihadapi Afrika yaitu menurunnya ketersediaan dana konsesional sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya, diperlukan cara baru yang lebih berkelanjutan.

"Saya menunjukkan bahwa partisipasi modal swasta dapat didorong untuk pembangunan publik, contohnya melalui platform seperti SDG Indonesia One dan Infrastructure Guarantee Fund," ujar Sri Mulyani dalam akun resmi Instagram miliknya, Sabtu (19/7/2025).

Selain itu, ia pun mendorong perlu diperkuatnya solidaritas global berupa kerja sama ekonomi antara negara berkembang dengan kawasan Afrika.

Sri Mulyani turut menekankan kesenjangan pembiayaan iklim semakin lebar. Di saat bersamaan, dampak perubahan iklim kian cepat terasa.

Menghadapi situasi itu, Sri Mulyani mendorong empat solusi yang dinilainya menjadi sangat penting. Seperti penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta creative blended finance 

"Saya pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran melalui program-program seperti Dana Pooling Bencana dan asuransi pertanian. Selain itu, keran partisipasi modal swasta juga digerakkan lewat IDXCarbon," ungkapnya. 

Sri Mulyani lantas mengutip pernyataan tokoh Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang berkata bahwa kemajuan hanya mungkin terjadi ketika ada kerjasama tanpa memandang perbedaan demi kebaikan bersama. Adapun kemajuan tersebut mustahil digapai sampai mencapai tujuannya. 

"Kesenjangan pembiayaan masih ada. Namun, optimisme dan kerja bersama akan membawa kemajuan yang nyata," pungkas Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berada dalam kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Target ini lebih rendah dibanding outlook defisit tahun 2025 yang naik menjadi 2,78 persen dari PDB. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat disiplin fiskal negara.

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Jaga Defisit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN 2026 agar tetap berada dalam batas atas yang telah ditentukan, yaitu 2,53 persen dari PDB.

“Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ditulis dari Antara, Senin (7/7/2025).

Menkeu menambahkan bahwa pengelolaan pembiayaan dan utang akan dilakukan secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan.

Wakil Ketua Panja Defisit Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan anggaran.

Ia menyambut baik langkah penurunan defisit dari 2,78 persen menjadi sekitar 2,5 persen PDB, dengan catatan pemerintah tetap memastikan dukungan fiskal bagi program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

Selain menyetujui target defisit, DPR juga menyepakati target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB.

Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,90 persen hingga 9,24 persen, kepabeanan dan cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen dari PDB.

Pemerintah didorong untuk mengelola fiskal secara akuntabel dan berbasis manajemen risiko yang prudent.