Seleksi PPPK 2025 KemenHAM, Pendaftaran Dibuka Hari Ini 7 Januari 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025. 

pemerintah menyediakan 500 formasi PPPK yang tersebar di unit pusat serta 38 kantor wilayah di seluruh Indonesia.

Seleksi PPPK KemenHAM 2025 ini dibuka sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang hak asasi manusia. Kesempatan ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar.

Rincian Formasi PPPK KemenHAM 2025

Dalam pengadaan PPPK tahun ini, KemenHAM membuka lima jabatan dengan total 500 formasi. Jabatan dengan alokasi terbanyak adalah Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama sebanyak 242 formasi yang ditempatkan di unit pusat dan kantor wilayah.

Selain itu, tersedia Perencana Ahli Pertama sebanyak 82 formasi, Penata Layanan Operasional sebanyak 108 formasi, Pengelola Layanan Operasional sebanyak 66 formasi, serta Apoteker Ahli Pertama sebanyak 2 formasi yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal.

Formasi tersebut tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Pusat Data dan Informasi HAM, hingga kantor wilayah KemenHAM di seluruh provinsi.

KemenHAM menetapkan sejumlah persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar. Di antaranya, pelamar merupakan WNI berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah dipidana penjara dua tahun atau lebih.

Pelamar juga wajib memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Selain itu, pelamar tidak boleh berstatus sebagai CPNS, PNS, PPPK aktif, anggota TNI, maupun Polri, serta tidak terlibat dalam partai politik atau organisasi terlarang.

Untuk persyaratan khusus, setiap jabatan memiliki ketentuan tambahan. Misalnya, pelamar Analis SDM Aparatur wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian atau sumber daya manusia. Sementara itu, pelamar Perencana Ahli Pertama harus berpengalaman dalam penyusunan atau evaluasi rencana, kebijakan, maupun program strategis.

Adapun pelamar Apoteker Ahli Pertama wajib memiliki ijazah S1 Farmasi, sertifikat profesi apoteker, STRA yang masih berlaku, serta pengalaman kerja di fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi.

Pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 dilakukan secara daring melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib membuat akun menggunakan data kependudukan yang valid dan hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu jabatan serta satu unit kerja penempatan.

Dalam proses pendaftaran, pelamar diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen, seperti surat lamaran bermaterai, surat pernyataan, surat keterangan pengalaman kerja, e KTP, pas foto formal, ijazah, transkrip nilai, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai jabatan yang dilamar.

KemenHAM menegaskan bahwa seluruh proses seleksi PPPK tidak dipungut biaya. Pelamar juga diminta berhati-hati terhadap penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Seleksi PPPK KemenHAM 2025 terdiri dari beberapa tahapan. Tahap awal adalah seleksi administrasi yang bersifat menggugurkan. Pelamar yang lolos administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara terkait integritas dan moralitas. Nilai CAT BKN memiliki bobot 50 persen dalam penentuan kelulusan.

Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi kompetensi akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan berupa tes tertulis esai dengan bobot 50 persen. Hasil akhir kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat tertinggi sesuai alokasi formasi dan unit kerja penempatan.

Pengumuman seleksi PPPK KemenHAM telah dibuka sejak 31 Desember 2025 hingga 14 Januari 2026. Pendaftaran berlangsung pada 7- 23 Januari 2026, dilanjutkan seleksi administrasi hingga akhir Januari.

Pelaksanaan seleksi kompetensi CAT BKN dijadwalkan pada 11-17 Februari 2026, sementara pengumuman hasil akhir kelulusan akan disampaikan pada 11 April 2026. Seluruh informasi resmi hanya diumumkan melalui laman sscasn.bkn.go.id dan kemenham.go.id, serta media sosial resmi KemenHAM.

Dengan dibukanya seleksi PPPK ini, KemenHAM berharap dapat menjaring sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen dalam memperkuat perlindungan serta pelayanan hak asasi manusia di Indonesia.