Rumah Buat Korban Bencana Sumatera Dibangun dari Dana Tak Produktif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan dana untuk membangun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana pembangunan rumah itu akan diambil dari efisiensi anggaran rapat tak produktif pemerintah.

Adapun, pemerintah perlu membangun hampir 200 ribu rumah yang rusak akibat bencana. Purbaya memastikan alokasi anggarannya sudah disiapkan.

"Itu sudah kita, uangnya sudah ada," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia memastikan, dana pembangunan huntap diambil dari hasil penyisiran anggaran dalam APBN 2026. Utamanya efisiensi atas pendanaan rapat dan jalan-jalan tidak produktif di Kementerian/Lembaga.

"Itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir, yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang enggak terlalu produktif. Sudah ada itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan uang sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 6,62 triliun bisa untuk membangun 100 ribu huntap korban bencana Sumatera. Purbaya menyebut, dana itu bisa dialihkan untuk kepentingan lain, misalnya mengurangi defisit anggaran di APBN 2025.

"Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dibangunkan rumah hunian tetap (huntap). Selain itu, para korban akan menerima lengkap dengan sertifikat tanah atas nama kepala keluarga.

“Proses penyiapan huntap tidak bisa tergesa-gesa karena menyangkut masa depan warga. Huntap bukan hanya bangunan, tetapi juga harus disertai kejelasan status dan keabsahan tanah,” kata Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana dalam siaran daring “Teropong Bencana” dilansir Antara, Rabu (24/12/2025).

Menurut dia, kepastian hukum melalui sertifikat tanah menjadi bagian penting agar warga terdampak memiliki jaminan tempat tinggal jangka panjang dan tidak kembali hidup dalam ketidakpastian.

Selain aspek legalitas, BNPB juga berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memastikan lokasi huntap berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang dapat diterima.

Dia memastikan seperti di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah lahan yang akan diproses lebih lanjut sebagai kandidat lokasi rumah huntap melalui mekanisme lintas kementerian.

BNPB sebagai koordinator teknis mengambil langkah pendekatan yang bersifat bottom-up dengan melibatkan wali jorong, wali nagari, dan camat, agar relokasi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari kesepakatan tersebut, total 518 rumah hunian tetap yang nantinya bakal dibangun. Jumlah tersebut merujuk unit rumah hunian sementara (huntara) yang sudah disiapkan BNPB tersebar di 16 titik pada enam kecamatan di Kabupaten Agam, dengan Kecamatan Palembayan menjadi wilayah terdampak terbesar.

“Kami menghindari lokasi yang rawan banjir berulang, longsor, atau berada di sempadan sungai serta lereng bukit dengan risiko tinggi,” ujarnya, seraya memastikan berdasarkan pendampingan PVMBG didapati lokasi rumah huntap minimal harus dinyatakan aman hingga sekitar 80 persen dari potensi bencana tahunan.

Ia menambahkan pertimbangan berikutnya adalah kelayakan sosial, termasuk akses terhadap jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber mata pencaharian warga agar kehidupan pascarelokasi dapat berjalan normal.

"Kami ingin memastikan relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat,” kata dia.