Road to JFSS 2026: Pemerintah dan Kadin Perkuat Agenda Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Tekanan global akibat krisis geopolitik, kenaikan harga, serta gangguan rantai pasok pangan dunia menjadikan ketahanan pangan sebagai isu krusial bagi Indonesia. Pemerintah menegaskan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan pondasi utama untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah ketidakpastian global.

Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertema Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Acara ini menjadi rangkaian awal menuju penyelenggaraan puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Mei 2026.

Forum diskusi ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Katadata sebagai respons atas tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang menekan sistem pangan dan pertanian global, termasuk di dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan,ketahanan pangan memiliki peran strategis di tengah volatilitas global yang tinggi.

"Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apapun,” ujar Airlangga.

Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional. Sepanjang tahun lalu, produksi beras Indonesia tercatat mencapai 34,71 juta ton atau salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah, dengan tambahan produksi sebesar 3,52 juta ton.

Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, tetapi disertai dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung anggaran APBN sebesar Rp 335 triliun.

Airlangga turut menyoroti dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina sepanjang 2024 disebut telah menekan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mendorong pengembangan kawasan food estate berbasis modern farming yang dinilai berpotensi menjadi lumbung pangan sekaligus energi.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin melalui penerapan Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

"Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Menurut Airlangga, sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut diyakini mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus menopang keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap JFSS 2026. Ia menyebut forum ini telah digelar sebanyak enam kali sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Ia juga menilai penerapan closed-loop system berpeluang diperluas ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, khususnya jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Ke depan, Anin menegaskan, fokus Kadin adalah memperkuat sektor pangan dan mangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur agar JFSS 2026 tidak hanya berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatat capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Ia menjelaskan, percepatan tersebut ditempuh melalui berbagai terobosan, seperti deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menegaskan kepastian hukum menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.

Widodo juga menekankan peran instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi wadah dialog lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata.