Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap AS, Harga Minyak Siap-Siap Meroket?

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai gejolak politik di Venezuela belum berdampak signifikan terhadap pergerakan harga minyak dunia.

Bhima menuturkan hingga awal 2026, harga minyak mentah masih berada di level rendah dengan koreksi mencapai 22 persen dalam satu tahun terakhir, tanpa tanda-tanda rebound.

Meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, Bhima menyebut kondisi geopolitik yang biasanya memicu lonjakan harga komoditas energi kali ini belum tercermin di pasar global.

Menurut Bhima, gejolak geopolitik biasanya tercermin dari peralihan minat investor ke dolar AS sebagai aset aman (safe haven).

“Indeks dolar AS terhadap mata uang lain masih fluktuatif di level 98. Belum terlihat kepanikan investor global karena kejadian di Venezuela,” ujar Bhima, dikutip dari Antara, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, Bhima menilai imbas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia juga relatif kecil.

Krisis di Venezuela, menurutnya, belum memicu bonanza atau lonjakan harga komoditas global, sehingga Indonesia tidak bisa mengandalkan tambahan penerimaan dari ekspor minyak, gas, batu bara, dan nikel hingga akhir 2026.

Krisis politik Venezuela semakin memanas setelah serangan militer Amerika Serikat terhadap instalasi sipil dan militer pada Sabtu (3/2) dini hari menimbulkan ledakan besar di sejumlah negara bagian.

Pemerintah Venezuela kemudian menetapkan keadaan darurat nasional.

Presiden AS Donald Trump membenarkan pihaknya melakukan serangan dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, yang langsung dibawa ke AS.

Trump menyatakan pemerintahannya akan sementara memimpin Venezuela hingga transisi kekuasaan berlangsung. Ia juga mengumumkan rencana investasi miliaran dolar oleh perusahaan minyak AS untuk memulihkan produksi minyak di negara Amerika Selatan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional.

Penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menyoroti krisis utang negara Amerika Latin tersebut, yang disebut sebagai salah satu kasus gagal bayar utang negara terbesar di dunia yang hingga kini belum terselesaikan.

Dikutip dari CNBC, Senin (5/1/2026), Venezuela resmi mengalami gagal bayar pada akhir 2017 setelah tidak mampu membayar obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Krisis ekonomi berkepanjangan serta sanksi Amerika Serikat (AS) membuat negara itu terputus dari pasar keuangan global.

Sejak gagal bayar, beban utang Venezuela terus membengkak. Akumulasi bunga, klaim hukum, serta putusan arbitrase internasional terkait penyitaan aset masa lalu membuat total kewajiban eksternal jauh melampaui nilai nominal obligasi awal.

Total Utang Tembus USD 170 Miliar

Analis memperkirakan Venezuela memiliki sekitar USD 60 miliar obligasi gagal bayar yang belum dilunasi. Namun jika digabung dengan kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, total utang luar negeri diperkirakan mencapai USD 170 miliar atau kurang lebih Rp 2.847 triliun (estimasi kurs Rp 16.750 per USD.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 hanya sekitar USD 82,8 miliar, sehingga rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 180-200%, level yang dinilai tidak berkelanjutan tanpa perombakan skema utang besar-besaran.

Salah satu aset paling krusial dalam sengketa utang ini adalah Citgo Petroleum, perusahaan penyulingan minyak berbasis di Amerika Serikat yang saham mayoritasnya dimiliki PDVSA. Obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020 dijamin oleh saham Citgo, sehingga aset ini kini menjadi target utama para kreditur.

Pengadilan di Delaware, AS, telah mencatat klaim senilai sekitar USD 19 miliar terhadap perusahaan induk Citgo, PDV Holding. Nilai klaim tersebut bahkan melebihi estimasi nilai total aset Citgo, memicu persaingan ketat antar kreditur.

Siapa Saja Krediturnya?

Mayoritas kreditur komersial Venezuela berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor utang bermasalah, Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan multinasional yang memenangkan gugatan arbitrase internasional setelah aset mereka disita oleh pemerintah Venezuela.

Perusahaan energi raksasa ConocoPhillips dan perusahaan tambang Crystallex termasuk pihak yang telah memperoleh putusan ganti rugi miliaran dolar dari pengadilan AS, memberi mereka hak untuk mengejar aset Venezuela di luar negeri.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral besar, terutama Tiongkok dan Rusia, yang selama bertahun-tahun memberikan pinjaman kepada pemerintahan Hugo Chavez dan Nicolas Maduro. Namun, data resmi mengenai nilai pasti utang bilateral ini sulit diverifikasi karena Venezuela sudah lama tidak merilis statistik utang secara transparan.