Pemerintah Tarik Dana dari Perbankan Rp 75 Triliun, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari sistem perbankan. Dana tersebut berasal dari total Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan pemerintah di sejumlah bank.

Purbaya menjelaskan, penarikan dana itu bukan berarti mengurangi likuiditas perekonomian. Sebaliknya, dana tersebut kembali dibelanjakan untuk mendukung aktivitas pemerintah pusat dan daerah.

“Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (1/1/2025).

Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta satu bank pembangunan daerah (BPD).

Penempatan dana tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Namun, Purbaya mengakui, efektivitas kebijakan itu belum sepenuhnya sesuai harapan.

Secara rinci, dana SAL tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp 80 triliun. Sementara itu, BTN menerima Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, dan Bank DKI Rp 1 triliun.

Menurut Purbaya, dana yang kini ditarik kembali dimanfaatkan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, dampak kebijakan penempatan dana ke perbankan dinilai belum optimal.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan hanya tumbuh 7,36 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut dinilai masih di bawah potensi yang seharusnya bisa dicapai.

“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya pula.

Purbaya menegaskan, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia kini telah diperbaiki. Ia menyebut, dalam dua minggu terakhir, bank sentral mulai memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap kebijakan pemerintah.

“Beberapa dua minggu terakhir, bank sentral sudah mendukung kebijakan kami. Artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian, jadi Anda enggak usah takut ekonomi kita akan melambat," kata Purbaya.

Ia juga memastikan percepatan dan perapihan kebijakan akan membuat likuiditas semakin longgar ke depan. Dengan kondisi tersebut, Purbaya optimistis perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat.

“Sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, seharusnya sih ke depan enggak ada masalah,” katanya pula.

Dengan semakin sinkronnya kebijakan fiskal dan moneter, Purbaya yakin pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berpeluang mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4 persen.

“Probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," ujarnya lagi.