Pembangunan IKN Dikebut, Kawasan Yudikatif dan Legislatif Mulai Digarap Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di IKN mulai dikerjakan secara serentak sejak Desember 2025. Proyek strategis ini dijalankan melalui skema kontrak tahun jamak dengan nilai mencapai Rp 20 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah rampung sejak pertengahan tahun. Kontrak multi-tahun pun telah ditandatangani untuk periode 2025 hingga 2027.

“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Basuki dikutip dari ANtara, Kamis (1/1/2026). 

Ia menambahkan, progres konektivitas kawasan inti pemerintahan menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses utama jalan tol, ditargetkan hampir sepenuhnya rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan fisik di kawasan inti IKN.

Kemajuan infrastruktur jalan di IKN juga berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas investasi swasta di sekitar kawasan inti. Sejumlah proyek strategis non-pemerintah mulai menunjukkan progres nyata.

Basuki menyebutkan, pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya kini hampir rampung. Selain itu, SMA Taruna Nusantara ditargetkan mulai beroperasi secara parsial pada Maret 2026.

Keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan ini dipandang krusial dalam membentuk ekosistem kota sekaligus mendukung kebutuhan awal penduduk di IKN. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan sektor bisnis.

“Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk,” ujar Basuki.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terbentuknya pusat aktivitas ekonomi sekaligus menarik lebih banyak investor untuk masuk ke IKN.

Di sisi pembiayaan, OIKN memastikan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Skema pendanaan dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan dan keberlanjutan kawasan. Salah satunya melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus pengendali banjir.

“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.

Ia menegaskan, akselerasi pembangunan ini menjadi kunci untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” tutup Basuki.