Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Ditjen Pajak Kemenkeu Bakal Kooperatif

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. DJP bakal kooperatif dalam menindaklanjuti tahapan selanjutnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rosmauli mengatakan pihaknya mensukung KPK dalam melakukan penindakan hukum.

"Saat ini proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK. DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Rosmauli saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (10/1/2026).

Dia turut menegaskan komitmen DJP terhadap integritas, akuntabilitas, dan tak ada toleransi bagi segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Rosmauli menyatakan DJP Kemebterian Keuangan akan berlaku kooperatif pada proses pendalaman penanganan kasus tersebut.

"DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).

"Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, melansir Antara, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Fitroh, OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.

Dia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP) ditangkap dalam operasi itu.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan jumlah pihak yang diringkus.

"Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP," ucap Fitroh singkat.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan.

"Iya, benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Ia menambahkan, pegawai yang ditangkap berasal dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Senada dengan Fitroh, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi adanya OTT tersebut. "Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta," kata Budi.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

Berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, KPK pada tahun 2025 telah melakukan 11 OTT. Sejumlah pihak yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.