Otorita Belum Kantongi Jadwal Groundbreaking ke-9 di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menanti proses peletakan batu pertama (groundbreaking) perdana dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun proses groundbreaking terakhir atau ke-8 dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa akhir jabatannya pada 25 September 2024, dengan total nilai investasi Rp 1,075 triliun. 

Sempat beredar kabar Prabowo bakal melakukan groundbreaking ke-9 di IKN pada awal 2025. Namun, Otorita IKN sejauh ini belum menerima jadwal terkait kegiatan tersebut.  

"Belum ada jadwalnya (groundbreaking IKN ke-9)," ujar Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Otorita IKN menyebut akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal 2025. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, banyak investasi dalam dan luar negeri yang saat ini antre masuk IKN. Namun, pihaknya kemudian memilih 5 proyek baru untuk dilaksanakan groundbreaking, yang datang dari 5 investor dengan sektor yang berbeda.  

"Sekarang ini hitungan kita (nilainya) mungkin hampir Rp 6,5 triliun. Ini kita pilah dulu. Sebenarnya masih banyak sekali (investor lain antre), tapi supaya fokus, maka kita akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda," ungkapnya di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Kalimantan Timur pada Desember 2024. 

Salah satu investor nantinya berasal dari Malaysia, yang akan membangun hunian dengan nilai investasi sekitar Rp 3,9 triliun. 

Kemudian, ada pula investasi untuk membangun hotel bintang 5. Sayangnya, Agung belum bisa menyebut langsung siapa investornya. "Yang hotel karena dia bintang 5, (investasinya) sekitar Rp 1 triliun," imbuhnya.

Selain itu, ada juga groundbreaking investor yang bakal menanamkan modal untuk membangun gedung perkantoran di IKN. Nilai investasinya sekitar Rp 1,4 triliun. 

"Jadi ini ada investor yang akan bangun perkantoran, tapi ada komersial areanya. Sehingga nanti, kementerian enggak perlu bangun kantor sendiri, tapi dibangunin swasta. Jadi kementerian ini bisa menyewa, tanpa harus dia punya gedung sendiri," ungkapnya.