Menko Airlangga Pede Ekonomi Indonesia Kuartal IV-2025 Jadi yang Tertinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 semakin positif. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 jadi yang tertinggi sepanjang tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan pada 5 Februari 2026. Menko Airlangga pede besarannya akan positif.

"Kita lihat, tetapi pertumbuhan di kuartal IV itu di antara kuartal-kuartal sebelumnya, tumbuh bisa menjadi yang tertinggi," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 sebesar 4,87%, kuartal II-2025 sebesar 5,12%, dan kuartal III-2025 sebesar 5,04%. Airlangga memperkirakan, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV-2025, akan semakin positif.

Prediksinya, pertumbuhan ekonomi setahun penuh pada 2025 akan mendekati target yang ditetapkan dalam APBN. Angkanya berada di kisaran 5,2%.

"Sehingga mungkin secara keseluruhan, target daripada APBN untuk pertumbuhan bisa mendekati," ucap dia.

Defisit APBN Terkendali

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Hal tersebut tercermin dari posisi defisit fiskal sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih berada di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, tingkat defisit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga kedisiplinan fiskal.

Fithra menjelaskan, pelebaran defisit APBN tidak dapat dilepaskan dari tekanan pada penerimaan negara. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia.

Dia menuturkan, faktor utama pelemahan penerimaan negara pada tahun lalu lebih disebabkan oleh normalisasi harga komoditas global, bukan karena lemahnya tata kelola fiskal. “Defisit APBN masih dalam koridor yang aman dan terkelola. Ini bukan sinyal krisis fiskal, melainkan respons kebijakan yang wajar di tengah siklus ekonomi saat ini,” ujar Fithra, Jumat, 9 Januari 2026.