Menkeu Purbaya: Rp 1,51 Triliun Dana Darurat Bencana Masih Menganggur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) memastikan anggaran pemulihan pascabencana masih tersedia dan siap dicairkan. Ia mencatat dana siap pakai tersisa Rp 1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajar ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencanan dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan pemda, Purbaya menyampaikan pesan tegas bahwa uangnya ada, tinggal penyalurannya. Pemerintah pusat, kata dia, siap memproses pencairan secepat mungkin bahkan dalam hitungan hari selama administrasi dipenuhi.

Bendahara negara ini menjelaskan, bahwa sebelumnya pemerintah juga telah menyalurkan dana darurat sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

Skema penyaluran mengikuti arahan Presiden, yakni Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Menurut Purbaya, pola ini terbukti mempercepat respons awal di lapangan.

"Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah presiden. Total dananya Rp 268 miliar, yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan waktu itu," ujarnya.

Namun, ia mengaku heran karena tambahan permintaan dari daerah relatif kecil dan lambat dibandingkan hitungan awal pemerintah. Padahal, pemerintah pusat sudah mengantisipasi kebutuhan yang lebih besar.

"Jadi dana siap pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang dianggarin asli BNPB-nya. Tapi mereka sudah minta taman ke kami Rp 1,4 triliun. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar Rp 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya kita alokasikan sesuai dengan permintaan," jelas Menkeu.

Alhasil, kata Purbaya, masih tersedia dana siap pakai atau dana darurat sebesar Rp 1,51 triliun. Jika BNPB membutuhkan dana tersebut, maka Kementerian Keuangan bisa dengan cepat mencairkan dana tersebut.

Untuk menjaga akuntabilitas, penyaluran dana bencana dipastikan melalui satu pintu, yakni BNPB. Menurut Purbaya, banyak jalur penyaluran justru berisiko menimbulkan kebingungan verifikasi.

Menteri Keuangan menegaskan, pemerintah tidak ingin dana bencana menjadi pengurang anggaran di tahun depan. Selama masih ada waktu, ia mendorong BNPB dan satgas untuk segera mengajukan surat permintaan.

"Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat. Kalau bisa besok, hari ini pak, biar besok bisa cair kan. Jangan sampai tahun depan. Kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya gak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini tuh ada Rp 1,51 triliun," pungkasnya.