Menkeu Purbaya Kena Omel Kendala Aktivasi Coretax

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui ada kendala dalam aktivasi sistem Coretax. Dia bahkan mendapatkan langsung omelan dari wajib pajak. Mulai 2026, sistem pelaporan pajak akan menggunakan sistem Coretax. Hanya saja, ada sejumlah kendala yang ditemui wajib pajak sejak memulai aktivasi akun Coretax.

"Nanti saya nilai, saya lihat lagi. Tapi sistemnya, kalau ada digaet sama orang pajak pasti selesai. (Kalau akses sendiri) agak susah, makanya gue bingung, itu salah sistem atau ininya," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia turut meminta timnya untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh soal aktivasi akun Coretax beserta sejumlah tahapannya. Selain itu, perlu adanya petunjuk yang jelas agar wajib pajak lebih mudah mengaksesnya.

"Tapi sepertinya mesti dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masuknya . Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak pada datang banyak di KPP pajak itu dibantu masuk semua cepat," katanya.

Bendahara Negara ini pun mengakui prosedur Coretax rumit. "Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke orang pajak untuk memperbaiki itu," ujar dia.

Aktivasi Coretax Pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah aktivasi akun Coretax terus bertambah hingga akhir Desember 2025. Berdasarkan data terbaru per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB, total akun yang telah berhasil diaktivasi mencapai 10,22 juta akun.

Dikutip dari keterangan tertulis DJP, Selasa (30/12/2025), dari total tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang mencapai 9.332.720 akun. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat sebanyak 805.607 akun.

Selain itu, aktivasi juga dilakukan oleh instansi pemerintah sebanyak 88.208 akun, serta penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

Capaian ini menunjukkan meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan DJP.

Coretax menjadi tulang punggung transformasi digital perpajakan yang bertujuan menyederhanakan layanan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan pajak.

DJP sebelumnya mengimbau seluruh wajib pajak yang belum melakukan aktivasi agar segera mengaktifkan akun Coretax. Dengan aktivasi lebih awal, wajib pajak dinilai akan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak berikutnya serta memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia secara optimal.

Untuk mendukung proses tersebut, DJP memastikan pendampingan tetap diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Layanan bantuan dapat diakses melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak, maupun seluruh kanal resmi DJP yang telah disiapkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax menunjukkan kinerja positif setelah berhasil melewati uji dengan jumlah pengguna besar. Ia menuturkan, sistem tersebut telah diuji dengan skema login serentak hingga sekitar 60 ribu pengguna.

"Pajak untuk coretax sudah bisa kita perbaiki, sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ke depan kita akan perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan-ketidasempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan 60 ribu orang sekali login coretax agar coretax bisa berjalan baik,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Desember, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Hasil uji menunjukkan sistem mampu berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan yang akan terus diperbaiki ke depan. Penyempurnaan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan stabilitas sistem, keamanan data, serta kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan perpajakan secara digital.

"Jadi, kita perbaiki terus sistem digitalisasi perpajakan kita, diharap tahun depan kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian uji coba lanjutan guna memastikan kesiapan Coretax. 

Uji coba dilakukan bertahap, mulai dari internal pegawai hingga lintas unit di Kemenkeu. Hasil pengujian terbaru menunjukkan peningkatan kinerja sistem dibandingkan fase awal, termasuk berkurangnya kendala teknis dan waktu pemrosesan yang lebih stabil. Hal ini menjadi modal penting menjelang periode pelaporan SPT tahun pajak 2026.

"Terkait coretax yang sudah disampaikan bapak (Menkeu Purbaya) sudah ada 2 kali uji coretax, yang pertama bulan november khusus untuk 25 ribu pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak alhamdulillah berhasil dengan baik, memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tapi semuanya bisa terkendali,” pungkas Bimo.