Menkeu Purbaya Gelontorkan Kredit Rp 2 Triliun, Bangkitkan Industri Tekstil dan Furnitur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah siap mengalokasikan dana sebesar Rp 2 triliun guna memperkuat pembiayaan ekspor bagi industri furnitur dan tekstil.

Dana ini disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperluas akses permodalan dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.

Purbaya menjelaskan, selama ini pembiayaan untuk sektor tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil pelaku usaha. Saat ini, total pembiayaan LPEI ke industri tekstil dan furnitur baru berada di kisaran Rp 200 miliar, jauh dari permintaan yang disampaikan oleh dunia usaha.

"Sebenarnya volume LPEI sekarang baru Rp 200 miliar. Mereka minta sampai Rp 16 triliun. Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (24/12/2025).

Menurut Purbaya, pemerintah menilai perlu ada intervensi agar sektor padat karya ini tetap mampu bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, negara hadir dengan menyediakan plafon pembiayaan baru agar perusahaan dapat memperoleh modal kerja dan pendanaan ekspansi dengan lebih mudah.

Skema Kredit Berbunga Rendah dan Fokus Ekspor

Dalam skema yang disiapkan, pemerintah membatasi nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp 2 triliun dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 6 persen. Fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha melalui LPEI tanpa perlu menunggu kebijakan tambahan.

Purbaya menegaskan, fasilitas pembiayaan tersebut tidak bersifat umum. Hanya perusahaan tekstil dan furnitur yang memiliki orientasi ekspor yang berhak mengakses kredit ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan dana negara benar-benar digunakan untuk mendorong kinerja ekspor nasional sekaligus menjaga keberlangsungan industri padat karya.

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kerja satuan tugas strategi debottlenecking yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala struktural di sektor manufaktur.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung sidang perdana debottlenecking yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2025).

Sidang ini menjadi forum awal penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

"Ini merupakan sidang perdana," kata Purbaya saat memimpin sidang debottlenecking di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Kasus pertama berasal dari laporan PT Sumber Organik terkait penghentian sementara Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang bersumber dari APBN. Perusahaan ini mengelola fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di kawasan Benowo.

Kasus kedua yang dibahas dalam sidang menyangkut kesulitan pendanaan yang dialami PT Mayer Indah Indonesia. Perusahaan ini melaporkan penolakan pengajuan kredit modal kerja senilai Rp 4 miliar oleh sejumlah bank, meski telah memiliki pesanan yang siap diproduksi.

Sebelumnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil kembali menjadi sorotan, seiring data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat total PHK mencapai 79 ribu orang.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada instrumen fiskal khusus yang disiapkan untuk menangani PHK secara langsung dari sisi pemerintah.

“Nggak ada,” jawab singkat Purbaya dalam konferensi pers Rapat Kerja Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Satgas (P2SP), di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurut Purbaya, PHK umumnya terjadi ketika permintaan pasar melemah tajam. Kondisi ini, kata dia, tercermin pada kinerja ekonomi selama 10 bulan pertama tahun lalu, bahkan berlanjut pada 10 bulan awal tahun ini.

“Gini, PHK kan terjadi ketika demand nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujarnya.

Perlambatan tersebut membuat dunia usaha, termasuk industri tekstil, kesulitan menjaga kapasitas produksi dan tenaga kerja.

Ia menilai situasi tersebut menjadi indikator bahwa perekonomian nasional pada periode itu memang tidak berada dalam kondisi ideal. Tekanan dari sisi permintaan membuat banyak perusahaan menahan ekspansi, bahkan terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja untuk bertahan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menutup mata. Ia melihat fase pelemahan tersebut sebagai siklus yang perlu direspons dengan perbaikan kebijakan agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Ke depan, Purbaya optimis kondisi ekonomi akan membaik. Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral menjadi kunci agar permintaan kembali menguat dan dunia usaha memiliki ruang untuk bangkit. Dengan dorongan kebijakan yang lebih selaras, ia berharap roda ekonomi dapat berputar lebih kencang.

“Ketika kita dorong, saya harapkan kan membaik. Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang. Karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti pentingnya akses modal kerja bagi pelaku usaha yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tanpa dukungan working capital yang memadai, perusahaan sulit meningkatkan produksi meski permintaan mulai pulih.

“Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang nggak bagus. Tapi ketika ada yang mau bangkit seperti ini, kalau dia nggak punya akses ke working capital juga nggak bisa tumbuh juga,” ujarnya.