Mendagri: Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Rp 59,25 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memproyeksikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera mencapai Rp 59,25 triliun.

"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun," kata Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencanan dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).

Angka jumbo ini mencerminkan besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan negara untuk memulihkan infrastruktur dasar, layanan publik, hingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, estimasi tersebut merupakan hasil rekap awal yang dibahas dalam rapat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rekap ini menjadi gambaran kasar kebutuhan anggaran hingga proses pemulihan dinyatakan tuntas.

Menurut Tito, angka tersebut belum bersifat final, namun cukup untuk menunjukkan skala kerusakan dan kompleksitas pemulihan yang harus ditangani lintas kementerian dan lembaga.

Dari total kebutuhan Rp 59,25 triliun, Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan anggaran pemulihan terbesar, yakni sekitar Rp 33,75 triliun. Besarnya alokasi ini mencerminkan luasnya dampak kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sumatera Barat diperkirakan membutuhkan anggaran pemulihan sekitar Rp 13,5 triliun, disusul Sumatera Utara sebesar Rp 12 triliun. Ketiga provinsi ini menjadi fokus utama pemerintah dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Masing-masing Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara," ujarnya.

Tito menyebut, anggaran puluhan triliun rupiah itu akan digunakan untuk memulihkan berbagai komponen vital, mulai dari kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga jembatan dan infrastruktur penghubung lainnya. Seluruh elemen ini dinilai krusial untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan dan perekonomian daerah.

Pemulihan tidak akan ditangani oleh satu institusi saja. Tito menyebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan “dikeroyok” atau dilaksanakan secara bersama oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait agar berjalan lebih cepat dan efektif.

"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L," pungkasnya.