Menaker Yassierli Pimpin Apel Bulan K3 Nasional 2026, Tekankan Transformasi Keselamatan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali meneguhkan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja melalui peringatan Bulan K3 Nasional 2026. Agenda tahunan ini ditekankan bukan sekadar seremoni belaka, melainkan momentum krusial bagi bangsa untuk merefleksikan kembali pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa dengan jumlah pekerja mencapai 146,54 juta orang, Indonesia menghadapi tantangan besar. Para pekerja tersebar di berbagai sektor dengan risiko beragam, mulai dari konstruksi, pertambangan, hingga ekonomi digital. Menurutnya, pengelolaan K3 yang solid adalah fondasi bagi moral pekerja dan daya saing nasional.

“Namun kita juga harus jujur melihat realitas yang ada. Secara nasional, kinerja K3 kita masih menghadapi tantangan serius,” ungkap Menaker Yassierli saat memimpin Apel Bulan K3 Nasional 2026 secara hibrida di Bekasi, Senin (12/1/2026).

Menaker menegaskan bahwa keselamatan kerja berdampak langsung pada kepercayaan publik dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani risiko kerja tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif, melainkan harus preventif dan sistematis.Halaman 2: Alarm Keras Angka Kecelakaan Kerja di Indonesia

Memasuki tahun 2026, data menunjukkan bahwa persoalan keselamatan kerja masih menjadi "pekerjaan rumah" besar bagi pemerintah dan pelaku usaha. Berdasarkan laporan tahun 2024, tercatat ada 319.224 kasus kecelakaan kerja. Angka ini mencakup berbagai insiden, termasuk kecelakaan fatal yang merenggut nyawa pekerja di berbagai daerah.

Menaker Yassierli mengingatkan bahwa setiap angka dalam laporan tersebut mewakili nyawa manusia dan kesejahteraan keluarga yang terdampak. Ia menyebut tingginya angka insiden ini sebagai kegagalan sistemik yang harus segera diperbaiki dari hulu ke hilir.

“Tingkat kecelakaan kerja bukan sekadar statistik,” tegas Yassierli. Menurutnya, setiap insiden adalah alarm keras bahwa terdapat celah dalam sistem, baik di level korporasi maupun pengawasan nasional.

Ia mengidentifikasi bahwa penyebab utama kecelakaan masih berkutat pada proses kerja yang tidak aman, penggunaan peralatan yang sudah tidak layak, hingga pengawasan yang belum optimal di lapangan. Yang paling mendasar, budaya K3 dinilai belum sepenuhnya mengakar kuat di dalam etos kerja masyarakat Indonesia. Menaker pun menyerukan adanya lompatan cara berpikir untuk mengatasi persoalan ini.Halaman 3: Empat Tantangan Struktural dan Urgensi SMK3

Selain angka kecelakaan yang tinggi, Menaker Yassierli juga memetakan empat tantangan struktural yang menghambat optimalisasi K3 di tanah air. Pertama adalah masalah kualitas dan pemerataan layanan yang belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia. Kedua, adanya fragmentasi layanan antara pusat dan daerah yang sering kali berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, Menaker menyayangkan pendekatan promotif dan preventif yang belum menjadi arus utama. Padahal, investasi pada pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan biaya penanganan pasca-kecelakaan. Tantangan keempat adalah masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

“Seharusnya, keberadaan SMK3 memastikan perusahaan memiliki kebijakan K3, peta risiko K3 dan mitigasinya, pelatihan SDM K3, prosedur tanggap darurat, serta mekanisme evaluasi yang sistematis,” jelasnya.

Menaker berharap momentum Bulan K3 Nasional 2026 ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengedepankan hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan bermartabat. Dengan implementasi SMK3 yang disiplin, diharapkan angka fatalitas dapat ditekan secara signifikan di masa depan.