Menaker Luncurkan Resolusi Bulan K3 Nasional 2026, Usung Tema Ekosistem Kolaboratif

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemanker) menyadari tahun 2026 merupakan fase strategis pembangunan nasional yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Tema Bulan K3 Nasional tahun 2026 sebagai resolusi, yakni “Membangun Ekosistem Pengelolaan Profesional, Andal, dan Kolaboratif.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dunia usaha sebagai pelaksana dan inovator. Pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif. Akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan standar praktik terbaik. Media sebagai penguat literasi dan kesadaran publik.

“Setiap aktor bergerak dalam satu arah tujuan, mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja,” katanya dalam acara Apel Bulan K3 Nasional 2026 yang digelar secara hibrida di Bekasi, Senin (12/1/2026).

Maka dari itu, ia menjabarkan resolusi tahun 2026, dalam sejumlah agenda aksi K3 nasional, yang difokuskan pada:

1. Penyempurnaan regulasi dan standar.
2. Transformasi layanan dan pembinaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi sebagai kunci utama.
3. Penguatan peran Balai K3 Kemnaker sebagai penggerak promotif dan preventif K3 di daerah kerja masing-masing. Fungsi pengukuran, pengujian, dan kalibrasi yang dilakukan di Balai K3 Kemnaker dirancang untuk price-setter dan benchmark sistem layanan K3. Keberadaan Balai K3 akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif sebagai arus utama pengelolaan K3. Edukasi, kampanye, dan pembinaan akan terus diperluas dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.
4. Pelibatan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dalam sertifikasi Ahli K3.
5. Sosialisasi pembudayaan K3 kepada serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen perusahaan secara masif.
6. Penguatan pengawasan K3 dengan melibatkanserikat pekerja/serikat buruh sebagai relawan.
7. Penguatan peran DK3N (Dewan K3 Nasional) dan DK3P (Dewan K3 Provinsi) dalam ekosistem pengelolaan K3 Nasional. Tentu juga dengan terus mengajak pemerintah daerah, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya.
8. Penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan yang lebih efektif.
9. Sosialisasi yang lebih masif terkait pentingnya SMK3, Norma100, dan agenda lainnya.

“Pada akhirnya, K3 bukan sekadar kewajiban regulatif. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Nilai bahwa ini adalah tanggungjawab kita semua,” pungkasnya.

Tanggal 12 Januari 2026 adalah awal Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Hal ini ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Mengutip dari Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026, pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun ini ditetapkan untuk berlangsung selama satu bulan penuh, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 12 Februari 2026. 

Keputusan ini menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mensinergikan langkah perlindungan tenaga kerja. Pemilihan tanggal 12 Januari sebagai pembukaan memiliki makna historis mendalam, yakni memperingati hari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Melalui SK Menaker tersebut, pemerintah menginstruksikan seluruh instansi pusat, daerah, BUMN, hingga sektor swasta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat strategis, promotif, dan implementatif.

Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa agenda tahun ini harus melampaui seremoni belaka. Dengan landasan SK Menaker Nomor 4 Tahun 2026 ini, diharapkan tercipta standarisasi yang kuat dalam menekan angka kecelakaan kerja secara nasional. 

Pelaksanaan satu bulan ini dirancang untuk memperkokoh budaya K3 sebagai bagian integral dari setiap proses produksi, demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. 

Pada peringatan tahun 2026, Kemnaker menetapkan tema "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif".

Tema ini diangkat untuk merespons dinamika dunia kerja yang semakin kompleks, terutama dengan hadirnya teknologi digital dan transisi energi hijau yang memerlukan standar keselamatan baru.

Unsur profesionalisme dan keandalan menjadi tuntutan utama agar standar keselamatan di Indonesia diakui di level internasional. Sementara itu, aspek kolaboratif menekankan bahwa tanggung jawab keselamatan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. 

Dengan membangun ekosistem yang terintegrasi, setiap risiko kerja dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini. Melalui tema ini, Bulan K3 2026 diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjamin setiap pekerja pulang ke rumah dalam keadaan selamat setiap harinya. 

Rangkaian kegiatan selama Bulan K3 Nasional 2026 dibagi ke dalam tiga kategori utama.

Kegiatan strategis diawali dengan apel bendera nasional dan pemberian Penghargaan K3 (K3 Awards) kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan catatan nihil kecelakaan (Zero Accident). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap komitmen nyata perusahaan dalam melindungi aset berharganya, yaitu manusia.

Secara promotif, pemerintah menggencarkan kampanye edukasi melalui berbagai kanal media massa dan media sosial. Kegiatan ini meliputi lomba inovasi K3, seminar teknis, hingga aksi sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja. 

Pendekatan edukatif ini bertujuan untuk menjangkau sektor informal dan pekerja muda agar mereka lebih sadar akan risiko di lingkungan kerja. Dengan partisipasi luas dari masyarakat, K3 tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebuah kebutuhan dasar dan gaya hidup dalam bekerja yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. 

Fokus utama dalam aspek implementatif tahun 2026 adalah akselerasi digitalisasi K3 atau e-K3. Perusahaan didorong untuk mulai menggunakan teknologi informasi dalam memantau risiko lingkungan kerja dan melaporkan insiden secara real-time. Audit Sistem Manajemen K3 (SMK3) juga terus diperkuat guna memastikan standar keselamatan dijalankan secara konsisten dan bukan hanya untuk formalitas belaka.

Penutupan Bulan K3 pada 12 Februari 2026 bukanlah akhir dari upaya keselamatan, melainkan titik tolak untuk implementasi yang lebih konsisten sepanjang tahun.

Harapannya, melalui momentum yang berlandaskan SK Menaker Nomor 4 Tahun 2026 ini, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas nasional melalui tenaga kerja yang sehat dan aman. 

Budaya K3 adalah investasi jangka panjang untuk kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih baik.