Luncurkan Registri Karbon, Hashim Djojohadikusumo Minta Dukungan Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung penuh implementasi sistem registri unit karbon yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. Menurutnya, keberhasilan sistem tersebut kini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Hashim menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah sukses meletakkan fondasi perdagangan karbon nasional melalui sistem registri ini. Tantangan krusial berikutnya adalah memastikan penerapannya berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Kita sudah mewujudkan satu sistem. Sekarang yang terpenting adalah implementasinya. Kami membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, agar pelaksanaannya tidak terhambat,” kata Hashim dalam peluncuran sistem registri unit karbon di Jakarta Theater, Kamis (9/7/2026).

Sistem ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berjalan solid. Hashim menilai, penyusunan regulasi hingga peluncuran sistem ini membuktikan bahwa birokrasi mampu bekerja secara terintegrasi dengan baik.

Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa pembentukan sistem ini melalui proses yang cukup panjang. Gagasan pengembangan pasar karbon Indonesia sudah intens dibahas dalam berbagai pertemuan internasional sejak tahun 2024, termasuk di London dan New York, sebelum akhirnya diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.

Menurutnya, dunia internasional sudah lama menantikan kesiapan Indonesia dalam membangun sistem perdagangan karbon yang kredibel. Harapan tersebut sempat tertunda selama bertahun-tahun, meskipun peluangnya telah terbuka lebar sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris.

“Kini kita memiliki sistem yang bisa menjadi kebanggaan bersama. Momentum ini harus dimanfaatkan karena investor dan pelaku usaha sedang menunggu implementasi yang berjalan baik,” ujarnya.

Hashim menambahkan bahwa implementasi sistem registri karbon ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga untuk memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan jutaan keluarga dapat memperoleh manfaat dari sektor ini melalui berbagai program pengelolaan lingkungan dan kehutanan berkelanjutan.